Nelayan Menang Gugatan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 31 Mei 2016 16:27 WIB

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendatangi untuk mengawal kesimpulan gugatan mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan menggelarbaksi damai di Pengadilan TingginUrusan Negara (PTUN) Jakarta, 12 Mei 2016. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan para nelayan terhadap izin reklamasi Pulau G yang dilakukan PT Muara Wisesa Samudra."Gugatan dikabulkan, mencabut izin reklamasi kepada Muara Wisesa," kata Hakim Ketua, Adhi Budi Sulistyo, di PTUN Jakarta, Selasa, 31 Mei 2016.

Menurut Adhi, berdasarkan pertimbangan, reklamasi tidak memiliki aspek kepentingan umum. Reklamasi juga akan berdampak buruk bagi ekosistem laut di Pulau G. Selain itu, analisis dampak lingkungan tidak melibatkan para nelayan.

Mendengar putusan hakim, para pengunjung, yang terdiri atas nelayan Teluk Jakarta dan aktivis, langsung berteriak histeris. "Allahu Akbar," ujar mereka, berteriak. Mereka pun bersorak menyambut putusan hakim tersebut.

Baca juga: Koalisi Teluk Jakarta Optimistis Menang dalam Gugatan Soal Pulau G

Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta Kuat Wibisono mengatakan kemenangan ini untuk rakyat, khususnya nelayan.

Kuat mengatakan, mulai besok, seharusnya sudah tidak ada pembangunan lagi di Pulau G. Ia menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyalahi aturan terkait dengan proyek reklamasi, khususnya Pulau G, yang menjadi obyek gugatan. Selain itu, dalam proyek reklamasi, tidak dicantumkan rencana pengelolaan wilayah pesisir.

Menurut Kuat, para nelayan telah berjuang menolak reklamasi selama 9 bulan. Ia sejak awal telah optimistis gugatan izin reklamasi Pulau G akan menang di pengadilan. "Alhamdulillah, PTUN mengambil keputusan bahwa hak nelayan kecil dihargai," ujarnya.

DANANG FIRMANTO


Berita terkait

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi

Baca Selengkapnya

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.

Baca Selengkapnya

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.

Baca Selengkapnya

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.

Baca Selengkapnya

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.

Baca Selengkapnya