Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat menghadiri pertemuan, di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, 23 Juni 2016. Partai Hanura secara resmi mendukung Basuki Tjahaja Purnama untuk untuk maju pada Pilkada DKI 2017 baik melalui jalur independen atau melalui jalur Partai Politik. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji hendak menyogoknya. Ahok menyatakan Ika pernah menawarinya sejumlah uang terkait dengan pengembalian gratifikasi senilai Rp 9,6 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2016.
"Kami mau copot dia mungkin. Kan, (Ika) mau nyogok saya, mau nawarin saya tuh duit," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 30 Juni 2016.
Ahok menduga ada keterkaitan antara pengembalian gratifikasi tersebut dan pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Dia berujar, sebelum pengembalian gratifikasi tersebut, Ika pernah mendatanginya dan menuturkan beberapa kepala bidangnya menerima sejumlah uang.
Menurut Ahok, Ika hanya seolah-olah ketakutan dan menanyakan apa yang harus dilakukannya terhadap uang tersebut. Ahok mengaku marah dan meminta menyelidiki sumber uang tersebut. "Saya langsung pikir, pasti ada yang enggak beres nih sampai berani halus-halus," katanya. "Dia pikir saya demen duit. Saya sudah bilang, saya enggak demen duit. Aku demen ribut dari dulu!"
Uang senilai Rp 9,6 miliar itu sudah dikembalikan pada Januari lalu. Menurut Ahok, gratifikasi tersebut diperoleh dari honor membeli lahan untuk pengadaan rumah susun (rusun). Kini pembelian lahan di Cengkareng oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI sedang bermasalah setelah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam audit anggaran 2015 yang dibuka awal Juni 2016.
Pemerintah sepakat membeli lahan seluas 4,6 hektare itu dengan harga Rp 668 miliar dari penjualnya, Toeti Noezlar Soekarno, yang mengaku memiliki sertifikat lahan itu. Padahal lahan tersebut telah tercatat sebagai aset milik pemda sejak 1967, walaupun sertifikatnya belum ada.
Ahok menilai ada penipuan dalam proses pembeliannya. Menurut dia, lahan tersebut sudah digarap belasan tahun mafia tanah. "Ada penghilangan surat yang menyatakan itu sewa, bukan punya DKI. Aslinya ternyata punya DKI," ujarnya pada Senin lalu.
