Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Kampung KB di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta, 30 Maret 2016. Kampung KB dan RPTRA akan menjadi etalase program kesuksesan KB di Jakarta Timur yang berpenduduk 2,7 juta jiwa. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan masih akan menggelar inspeksi mendadak (sidak), meski telah menerapkan aplikasi Qlue di tingkat kelurahan. "Masih perlu karena ada beberapa oknum juga bohongin," kata Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 12 Juli 2016.
Ahok memang mengimbau para ketua RT dan RW melaporkan segala temuan dan persoalan warga melalui Qlue. Ia menilai, laporan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban. Namun, Ahok berujar, laporan yang dia terima tak jarang ada yang fiktif. Menurut dia, masih ada sekitar 10 persen laporan yang fiktif.
Misalnya, ada beberapa kelompok masyarakat mengirim foto sedang membersihkan lingkungan. Namun Ahok mengatakan tidak percaya sepenuhnya. Dia masih harus memastikan waktu, tempat, dan pihak mana yang membersihkan lingkungan tersebut.
"Nah, itu kebanyakan foto kemarin. Kan dia dikirimi (foto) dari anak buahnya. Jadi masih ada yang bohong," ucap Ahok.
Untuk itu, Ahok mengatakan sidak masih diperlukan. Meski begitu, Ahok mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang telah dia bentuk. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih intensif memeriksa monitor closedcircuittelevision (CCTV) untuk mencocokkan laporan dan kondisi sebenarnya.
"Emang kuncinya mesti kami lihat di CCTV. Dia sudah laporan foto begitu, CCTV kami lihat, cocok enggak. Emang enggak gampang, mental ini yang susah," kata Ahok.
