TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi sindiran Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengatakan dia lebih mirip karyawan pengembang ketimbang seorang gubernur. Hal tersebut diucapkan Menteri Rizal lantaran Ahok dianggap ngotot mempertahankan reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta.

Ahok berujar, dia tidak memiliki kepentingan apa-apa soal reklamasi Pulau G. Menurut Ahok, sikap ngototnya itu lantaran belum ada keputusan secara tertulis atas keputusan penghentian reklamasi Pulau G.

"Saya mah enggak ada urusan dengan Pulau G. Yang penting Anda (Menteri Rizal) bikin (surat) tertulis, saya pelajari. Jangan ngomong di media," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.

Menurut Ahok, sindiran tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri. Ahok mengatakan, jika dia dianggap mati-matian membela PT Muara Wisesa Samudera—anak perusahaan PT Agung Podomoro Land, dia tidak akan mengenakan kontribusi tambahan sebesar 15 persen kepada pengembang.

"Menurut saya, enggak pantes ngomong ini gubernur atau karyawan Podomoro. Kalau gue karyawan Podomoro, gue udah enggak kenain 15 persen, Bos," ujar Ahok.

Ahok balik menuding Rizal mirip anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang beberapa kali melontarkan tudingan tersebut kepadanya. Ahok mengatakan anggota DPRD Jakarta yang vokal terhadap kebijakannya soal reklamasi sekarang malah berujung di balik jeruji besi.

"Jadi itu tuduhan samalah kayak oknum DPRD yang dulu tuduh saya Gubernur Podomoro. Enggak tahunya yang nego-nego sama mereka siapa? Terima duit Ariesman siapa? DPRD juga," ucap Ahok.

Ahok menyurati Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali pelaksanaan reklamasi. Padahal Komite Gabungan yang terdiri atas Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan keputusan menghentikan proyek reklamasi.

LARISSA HUDA