Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melihat denah areal Taman Pandang Istana sebelum peresmian di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 30 Juli 2016. Taman Pandang Istana berada di depan Istana Negara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 terus menggelinding. Salah satunya adalah kemunculan Forum Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Mereka sesumbar akan mengumpulkan 3 juta KTP untuk gerakan menolak Ahok.
Menurut Ahok, aksi yang dilakukan Forum Ketua RT/RW itu sah secara demokrasi. Namun, kata Ahok, karena sudah bermain politik, seharusnya mereka berhenti dari jabatan sebagai ketua RT dan RW karena mereka dibayar menggunakan uang APBD. "Siapa pun menerima APBD enggak boleh (ikut) politik," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016.
Ahok menilai kebanyakan orang yang berkampanye tidak lagi membahas soal visi-misi dalam membangun Ibu Kota, melainkan supaya dia tidak menjadi gubernur lagi. "Calon enggak pernah ngomong program. Cuman ngomongin kumpulin jangan Ahok. Pokoknya kan tolak Ahok," katanya.
Jika memang ada tiga juta orang yang tidak menyukainya, Ahok mengartikan mereka sebagai pesaing yang akan langsung berhadapan dengannya atau head to head. "Istilah orang politik, kambing dibedakin pun kalau dicalonin dapat tiga juta suara, lho," tuturnya.
Istilah kambing dibedakin muncul dari pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang mengatakan, siapa saja, meski kambing dibedaki sekalipun, akan menang bila diusung partainya. “Apalagi bila lawan politiknya adalah Ahok,” ucap Masinton pada Senin kemarin.
Ahok pun hanya tertawa menyikapi banyaknya penolakan terhadap dirinya. Dia tidak mau ambil pusing dan hanya berfokus pada pekerjaan sampai masa jabatannya habis pada Oktober 2017. "Kalau kambing saja bisa menang lawan saya, lebih baik jangan ngomong pilkada. Gua urus kerja saja," tuturnya.
