Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan ke arah wartawan saat akan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 22 Agustus 2016. Ahok berpedapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 telah merampas haknya sebagai Gubernur. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak diundang dalam acara sekolah partai yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 6 September 2016.
"Enggak (diundang). Kan aku bukan kader PDIP," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 7 September 2016.
Padahal sejatinya acara tersebut digelar untuk para calon kepala-wakil kepala daerah dari PDIP yang akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah serentak 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sekolah tersebut bertujuan menyamakan visi dan misi dengan semua kader saat menjadi kepala daerah kelak.
Dengan nada berseloroh, Ahok mengatakan dia sudah memiliki kesamaan visi dan misi dengan PDIP. Selain itu, Ahok memastikan bakal meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta terdahulu.
"Kalau Ibu Mega enggak tahu (bahwa) misi saya sama beliau enggak sama, dia enggak mungkin baik sama saya,” ujar Ahok. “Orang bisa baik kalau kami itu hubungannya memang baik.”
Acara tersebut dibuka kemarin oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Beberapa kader PDIP yang telah menjabat kepala daerah hadir dalam sekolah partai itu, di antaranya Wakil Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Gubernur Banten Rano Karno, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hasto dan Risma tampil sebagai pemateri.
Sekolah partai untuk calon kepala daerah ini sebelumnya sudah dilaksanakan sejak 30 Agustus hingga 3 September 2016 di tempat yang sama. Sekolah itu merupakan salah satu syarat kader PDIP menjadi calon kepala daerah. Agenda tersebut diwajibkan bagi semua kader partai, khususnya PDIP.
