Bangun Toilet, Sekolah di Depok Minta Rp 1 Juta ke Orang Tua  

Reporter

Minggu, 23 Oktober 2016 11:10 WIB

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Depok - Orang tua siswa SMA Negeri 6 Depok mempertanyakan pungutan sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta yang diminta pihak sekolah untuk pembangunan toilet. "Orang tua diminta untuk membantu pembangunan toilet. Kami dibebankan biayanya yang bisa dicicil per bulan sampai setahun," kata orang tua siswa yang tidak mau menyebutkan namanya kepada Tempo, Ahad, 23 Oktober 2016.

Ia menuturkan setelah proses kegitan belajar siswa baru dimulai, orang tua siswa diajak rapat dengan kepala dan komite sekolah. Dalam rapat tersebut orang tua siswa diberikan surat selembaran yang berisi permintaan sumbangan sukarela. "Katanya dana sukarela untuk pembangunan wc di sekolah. Tapi, di kertas itu tidak ada kop surat dan lainnya," ucapnya.

Ia juga mempertanyakan isinya yang bertuliskan, "demikian surat pernyataan ini dibuat sejelas-jelasnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun". Lalu ada keterangan Depok, tanggal, dan tempat paraf orang tua yang disediakan di surat tersebut.

Dari hasil kesepakatan tersebut ditentukan besaran dengan total Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, yang bisa dibayar selama satu tahun atau langsung dibayar seluruhnya. "Tapi yang besarannya yang menentukan sekolah. Saya diberi tahu tahun kemarin juga sama kayak gini," ujarnya.

Kepala SMA 6 Tugino membantah sekolah yang dipimpinnya meminta dana pembangunan sekolah ke siswa. Ia menuturkan sekolah memang membutuhkan pembangunan tambahan untuk toilet siswa yang sekarang jumlahnya terbatas.

"Saya pernah mengadakan rapat dengan komite sekolah dan mengungkapkan kekurangan toilet. Tapi, bukan sekolah yang meminta duit ke orang tua siswa untuk pembangunan toilet itu," ujarnya.

Jumlah toilet siswa di SMAN 6 hanya ada 15 toilet, sedangkan jumlah seluruh siswa mencapai 1.200 orang. Menurut dia, jumlah toilet yang ada sekarang tidak sebanding dengan jumlah siswanya. "Idealnya ada 35 toilet."

Keluhan kekurangan toilet sudah diajukan ke dewan. Namun, karena pembangunan SMA sekarang dialihkan ke pemerintah provinsi, sejauh ini Depok belum bisa mengucurkan anggaran.

Menurut dia, keluhan yang disampaikan ke komite sekolah ditanggapi dengan membuat rencana meminta bantuan ke orang tua siswa. Namun, kata dia, dapat dipastikan bukan sekolah yang meminta bantuan itu. "Kami tidak bisa meminta bantuan ke orang tua siswa," katanya.

Selain itu, ia menuturkan SMA Negeri 6 berdasarkan kajian masih kekurangan biaya sekitar Rp 1 miliar untuk sejumlah pembangunan sekolah yang sampai sekarang belum selesai. Beban pembangunan tersebut juga sudah disampaikan ke komite.

"Mungkin komite berinisiatif membuat dana sharing untuk pembangunan," ucapnya. "Tapi, saya tegaskan sekali lagi sekolah tidak pernah meminta ke orang tua siswa. Kami hanya pernah sampaikan ke komite sekolah."

IMAM HAMDI

Berita terkait

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.

Baca Selengkapnya

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Baca Selengkapnya

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.

Baca Selengkapnya

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.

Baca Selengkapnya

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Baca Selengkapnya

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.

Baca Selengkapnya

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.

Baca Selengkapnya