Foto salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, 2 Agustus 2016. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengklaim kajian National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut raksasa Jakarta siap dipresentasikan. Rencananya, dalam waktu dekat akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
"Ya pokoknya minggu ini akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo," ujar Bambang saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam, 26 Oktober 2016.
Adapun kajian tanggul laut raksasa juga berkaitan erat dengan kelanjutan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Sebab, keduanya akan diintegrasikan. Jika hasil kajian tidak ada, proyek reklamasi pun tidak akan dijalankan dulu.
Salah satu hal terpenting dalam kajian itu adalah kebutuhan terhadap tanggul lautnya apakah dibangun di sepanjang pantai atau di sepanjang laut. Faktor penting lainnya adalah penurunan tanah di Jakarta Utara. Pembuatan tanggul harus memperhitungkan kecepatan penurunan tanah agar Jakarta tidak keburu tenggelam saat tanggul selesai dibuat.
Bambang mengaku belum tahu apakah masalah NCICD akan dirataskan nantinya. Fokus saat ini adalah memberikan data tersebut ke Presiden Joko Widodo.
Sebagai catatan, selama ini, dinyatakan bahwa proyek NCICD dibagi dalam tiga tahap. Tahap A merupakan penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada. Pembangunannya ditargetkan selesai pada 2017.
Sedangkan Tahap B dibangun pada 2018-2025, dengan membangun tanggul laut lepas pantai di bagian barat Teluk Jakarta. Tahap C merupakan pembangunan tanggul laut lepas pantai di bagian timur Teluk Jakarta, yang dikerjakan setelah 2025. Pada tahap B dan C tersebut, rencananya akan ada reklamasi lahan dan pembangunan 17 pulau.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
