PPSU DKI atau pasukan oranye, membersihkan jalanan di kawasan Senen, Jakarta, 23 Januari 2017. Calon petugas PPSU harus menjalani tes tertulis, tes kesehatan, wawancara, melengkapi syarat administrasi, NPWP serta mempunyai fisik yang prima. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan gaji petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau pasukan oranye dan pasukan biru belum setimpal dengan beban tugas. Pekerjaan mereka akan terasa lebih berat saat Jakarta dilanda hujan deras yang mengakibatkan banjir.
Ahok menambahkan, pasukan kebersihan tersebut hanya mendapat gaji satu kali upah minimum provinsi (UMP). Meski gaji petugas PPSU belum setimpal dengan pekerjaannya, Ahok tidak berencana menaikkan gaji mereka. Pasalnya, UMP di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta, naik setiap tahun.
"Sementara belum naikkan gaji. Saya kira UMP yang sekarang setiap tahun naik. Tapi yang penting biaya hidup mereka murah. Kalau biaya hidup murah, gaji UMP pun bisa (cukup)," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis, 2 Maret 2017.
Ahok mengatakan pemerintah berupaya menyejahterakan PPSU dengan memberikan sejumlah subsidi. Contohnya, mereka berhak mendapatkan sembako dengan harga distributor,sehingga tidak mengeluarkan biaya banyak untuk kebutuhan sehari-hari.
Kemudian, Ahok juga membebaskan petugas PPSU untuk membayar tiket Transjakarta. Mereka mendapatkan jaminan pendidikan bagi anak-anaknya lewat program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mereka juga berhak menghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta.
"Saya bilang ini enggak sesuai sama gajinya karena kerja begitu berat. Makanya kami urus anak sekolah, perumahan, KJP, transportasi. Saya ingin semua yang kerja ini bisa beli sembako dengan harga pabrik. Supaya biaya hidup murah. Makanya kami subsidi mereka sehingga mereka banyak simpanan (tabungan)," ujar Ahok.
