Hasil Reses DPRD yang Wajib Jadi Perhatian Pemerintah DKI Jakarta

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 12 Maret 2017 08:46 WIB

Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa, 29 November 2016. Rapat dihadiri oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, dan pejabat daerah. Tempo/REZA SYAHPUTRA.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta telah selesai melaksanakan reses pertama tahun ini yang dijalankan dari 23-30 Januari 2017. Hasil reses ini kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Kamis 9 Maret 2017 lalu.

Hasil reses yang dibacakan anggota DPRD Syarifuddin ini dibagi dalam 4 bidang laporan yaitu pemerintahan, pertanahan dan ketertiban umum; perekonomian dan keuangan daerah; pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup; serta kesejahteraan rakyat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penolakan warga Kalibaru atas rencana reklamasi di sana. Mereka juga menolak pembangunan pelabuhan. Masukan dari masyarakat lainnya adalah masalah ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA). Warga meminta pemerintah membangun RPTRA di setiap kelurahan.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Sumarsono yang hadir dalam rapat paripurna itu mengatakan memahami semua usul masyarakat yang ditampung dewan. Menurut Sumarsono ada beberapa hasil reses yang sesuai dengan program pemerintah.
"Seperti RPTRA ditingkatkan, kita sudah rencanakan bangun 200 RPTRA," ungkapnya.

Selain itu, Sumarsono atau yang akrab dipanggil Soni setuju dengan usulan peningkatan normalisasi kali, khususnya Pesanggarahan Ciliwung dan Krukut. "Peningkatan ya kita setuju, termasuk pembangunan waduk," ungkapnya.

Soni juga menggarisbawahi penolakan reklamasi di kawasan Pantai Kalibaru. Warga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari alternatif kawasan lain untuk pembangunan pelabuhan. "Saya kira perlu dilakukan kajian terkait hal ini (pelabuhan)," ungkap Soni.

Selain itu, berikut hasil laporan reses pertama DPRD DKI Jakarta:

1. Masyarakat menolak reklamasi kawasan pantai Kalibaru dan menolak rencana pembangunan pelabuhan
2. Peningkatan penanganan sampah di badan air, perawatan sarana pra sarana dan penambahan gerobak motor di setiap kelurahan
3. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Mampang Prapatan Raya
4. Meningkatkan pelayanan dan pengadaan kualitas dan kapasitas air bersih
5. Peningkatan normalisasi kali
6. Menuntaskan program pembangunan saluran penghubung maupun lingkungan
7. Menganggarkan secara terus menerus program perbaikan jalan yang berlubang, saluran air, dan peninggian jalan, serta rehabilitasi saluran lama
8. Permohonan menyelesaikan 3 waduk: Waduk Rambutan, Waduk Rambutan I, Waduk Rambutan II
9. Memaksimalkan penggunaan kartu BPJS
10. Penerima KJP masih belum tepat sasaran, serta diharapkan siswa sekolah swasta dan madrasah dapat menerima KJP
11. Menganggarkan pembangunan rumah sakit tipe D
12. Meningkatkan anggaran PAUD, PKK, Pos Bindu Lansia
13. Menganggarkan APBD untuk merbot masjid

BENEDICTA ALVINTA|JH

Berita terkait

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

13 jam lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

3 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

34 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

42 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

46 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

50 hari lalu

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

59 hari lalu

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

59 hari lalu

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.

Baca Selengkapnya

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

2 Maret 2024

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.

Baca Selengkapnya