TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berencana membatasi beroperasinya transportasi online di kota itu dengan sistem kuota. Rencana tersebut didukung Organisasi pengusaha angkutan darat (Organda) Kota Bogor.

"Kami menerima banyak laporan dan keluhan dari para sopir angkot, sejak adanya ojek dan taksi online, pendapatan mereka menurun," kata Ketua Organda Kota Bogor, M Ischak, di Bogor, Selasa, 14 Maret 2017.

Ischak mengatakan, para sopir dan pengusaha angkutan mengeluhkan penurunan pendapatan dengan hadirnya ojek dan taksi online. Penurunan pendapatan hingga 40 persen setiap harinya.

Selain itu, lanjut Ischak, keberadaan ojek online juga mengganggu ketertiban di Kota Bogor, dengan sering mangkal di trotoar, halte dan taman-taman.

"Ojek online itukan dipesan baru jalan, menunggunya jangan di trotoar lah. Ini malah ikutan ngetem di trotoar, taman dan halte, kan tidak tertib," kata Ischak.

Menurut Ischak langkah Pemerintah Kota Bogor untuk membatasi transportasi online perlu didukung, bahkan setuju bila operasionalnya ditutup.

"Tetapi kan online ini dibutuhkan oleh masyarakat, jadi tolong ojek atau taksi online ini ikut aturan, kami membayar pajak, siapa tau, ojek online itu bayar pajak atau tidak," kata Ischak.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto akan mengatur keberadaan transportasi online dengan memberlakukan kuota, berapa jumlahnya, dimana lokasinya dan dimana saja operasinya.

"Kita tidak bisa melarang online ini, yang bisa kita lakukan mengaturnya. Kita sudah bicarakan dengan Dirjen perhubungan darat, untuk memberlakukan kuota online ini," kata Bima.

Menurut Bima, langkah awal yang akan dilakukan dalam mengatur keberadaan online yakni melakukan pertemuan dengan perwakilan pengendara transportasi online.

"Besok saya akan kumpulkan mereka, kita akan komunikasikan soal aturan ini," kata Bima.

Langkah berikutnya, lanjut Bima, dengan membuat payung hukum untuk memberlakukan kuota transprotasi online di Kota Bogor.

"Kita akan komunikasikan dengan DPRD apakah cukup dengan peraturan wali kota saja, atau peraturan daerah. Sebaiknya itu peraturan daerah, tetapi untuk ojek online tidak ada undang-undangnya, jadi langkah awal kita buat aturan untuk taksi online terlebih dahulu," kata Bima.

Hendri (34) sopir angkot 01 (Cipinang-Yasmin) mengaku pendapatannya berkurang sejak ojek online beroperasi di wilayah Kota Bogor.

"Sebelum ada ojek online saja pendapatan kami sudah berkurang, apalagi sejak ada ojek online semakin berkurang," katanya.

Hendri berharap dengan adanya kebijakan pembatasan transportasi online yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dan program rerouting, sopir angkot dapat kembali meningkatkan pendapatannya.

ANTARA