TEMPO.CO, Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran hingga Rp 60 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 untuk membangun 152 ruang kelas baru. Penambahan kelas itu hanya untuk tingkat sekolah dasar dan menengah pertama negeri.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kota Bekasi, Dadang Ginanjar mengatakan sebetulnya kebutuhan ruang kelas baru masih jauh dari cukup. “Kemampuan anggaran daerah cukup terbatas,” kata Dadang, Senin, 20 Maret 2017.

Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan jumlah ruang kelas sekolah dasar di wilayah Bekasi hanya 3.254, sedangkan rombongan belajarnya mencapai 5.194. Artinya, masih dibutuhkan 1.940 ruang kelas untuk menampung seluruh siswa. “Kami baru akan membangun 111 ruang kelas,” kata Dadang.

Di tingkat SMP negeri, jumlah ruang kelas yang tersedia ada 955. Adapun rombongan belajarnya mencapai 1.137. Berarti, masih dibutuhkan 182 ruang kelas lagi. Tahun ini, pemerintah daerah akan membangun 41 ruang kelas.

“Untuk bangunan SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan provinsi,” katanya. Namun, apabila pemerintah daerah menemukan kebutuhan ruang kelas yang mendesak, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan berkirim surat ke Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kota Bekasi, Inayatullah, mengakui kebutuhan ruang kelas jauh dari ideal. Karena itu, lembaganya menyiasati dengan menambah jumlah kapasitas rombongan belajar. “Yang idealnya satu rombel 30 murid, ditambah menjadi 40 murid,” kata dia.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi masih menggunakan sistem belajar-mengajar menjadi dua shift, yakni pagi dan siang. Walhasil, sebagian sekolah masih mengadopsi sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan. Padahal standar nasional saat ini harus menggunakan sistem kurikulum 2013.

Dalam kurikulum itu, proses belajar-mengajar di sekolah berlangsung pada pukul 08.00-14.00. Namun, demi keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar, terpaksa sistem tersebut di sejumlah sekolah diabaikan.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Dadi Kusradi, mengatakan lembaganya mendorong eksekutif untuk segera memenuhi kebutuhan ruang kelas di wilayahnya. “Jangan sampai kegiatan belajar terhambat karena tidak memadainya ruang kelas,” ucapnya.

ADI WARSONO