Ajukan Penangguhan, Buni Yani: Ada Ribuan Orang Jadi Penjamin

Reporter

Senin, 10 April 2017 22:00 WIB

Tersangka dugaan ujaran kebencian Buni Yani menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Depok, 10 April 2017. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Depok - Tersangka dugaan ujaran kebencian Buni Yani mengklaim ada ratusan ribu orang yang siap menjadi penjamin penahanannya. Kejaksaan Negeri Depok tidak menahan Buni Yani karena keluarga dan kuasa hukumnya menjadi penjamin penahannya.

"Saya harus laporan setiap Senin dan Kamis. Itu kewajiban yang saya lakukan (selama menjalani proses hukum)," kata Buni Yani seusai melakukan pemeriksaan di Kejaksaan Depok, Senin, 10 April 2017.

Polisi melakukan pelimpahan tahap kedua dugaan ujaran kebencian Buni berupa barang bukti dan tersangka ke Kejari Depok, hari ini. Ia menuturkan telah mendapatkan jaminan dari istri dan pengacaranya.

Baca: Tujuh Pengacara Dampingi Pemeriksaan Buni Yani di Kejaksaan Negeri Depok

Namun, ada ratusan ribu orang Indonesia yang menyatakan mau menjadi penjamin agar Buni tidak ditahan. "Di media sosial, dilihat sendiri ada ratusan ribu orang yang mau menjadi penjamin saya," ucapnya. "Mereka dari kalangan warga negara, umat Islam dan profesional."

Bahkan, tokoh nasional juga banyak yang mau menjaminnya, di antaranya Din Syamsuddin, Mayor Jenderal Purnawirawan Priyanto, Fahira Idris dan kiai Sodik. Selain itu, banyak pernawirawan polisi juga mau menjamin agar dirinya tidak ditahan. "Mereka menjamin jabatannya dan harga diri agar saya tidak ditahan," ucapnya.

Baca: Lama Tak Muncul, Buni Yani: Saya Keliling Berdakwah

Buni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan melontarkan ujaran kebencian dengan mengunggah potongan video pidato Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Buni menyertakan transkrip ucapan Ahok dalam video berdurasi setengah menit yang diunggahnya itu.

Perkara Buni Yani itu bolak-balik Kejaksaan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas kasus itu ke Kejaksaan Tinggi DKI, tapi kemudian dikembalikan. Lalu berkas itu diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengikuti domisili Buni Yani di Depok.

Buni Yani sempat mengajukan gugatan praperadilan atas kasusnya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi hakim menolak gugatan tersebut.

IMAM HAMDI

Baca: Berkas Buni Yani Lengkap, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Siapkan JPU

Berita terkait

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

6 hari lalu

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

Kasus Palti Hutabarat ini bermula saat beredar video dengan rekaman suara tentang arahan untuk kepala desa agar memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

8 hari lalu

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

21 hari lalu

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.

Baca Selengkapnya

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

36 hari lalu

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

37 hari lalu

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits dikriminalisasi setelah memberi komentar soal rencana tambak udang di Karimunjawa.

Baca Selengkapnya

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

38 hari lalu

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Kalapas Kelas I Cipinang memastikan tidak ada kekerasan terhadap Adam Deni, tersangka pencemaran nama baik politikus Nasdem Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

39 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

40 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

40 hari lalu

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

41 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya