TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah penggusuran di Jakarta sepanjang 2016 mencapai 193 kasus. Dari penggusuran itu, terdapat 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha yang menjadi korban. Angka itu diperoleh dari data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, mengatakan jumlah penggusuran pada 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Memang meningkat, tapi jumlah keluarga dan unit usaha yang menjadi korban menurun dibanding tahun 2015," kata Alldo saat melansir "Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016" di kantornya, Kamis, 13 April 2017.
Berdasarkan data LBH Jakarta, kata Alldo, jumlah penggusuran pada 2015 mencapai 113 kasus dengan 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha yang menjadi korban. Dia menduga, banyaknya keluarga dan unit usaha yang menjadi korban pada 2015 disebabkan oleh adanya penggusuran paksa besar-besaran, seperti penggusuran di Kampung Pulo pada Agustus 2015.
Alldo mengungkapkan, penggusuran paksa sepanjang 2016 tersebar di lima kota di Jakarta. Di Jakarta Utara terdapat 35 lokasi penggusuran paksa, Jakarta Timur (23), Jakarta Pusat (55), Jakarta Barat (41), dan Jakarta Selatan (39).
Alldo mengeluhkan penggusuran oleh pemerintah Jakarta dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. "Prosedur penggusuran yang dilakukan pemerintah Jakarta tidak partisipatif," ujarnya.
Sampai berita ini ditulis, pemerintah Jakarta belum memberikan tanggapan atas temuan LBH Jakarta tersebut.
GANGSAR PARIKESIT
Berita terkait
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
18 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
20 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
21 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
27 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
29 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
38 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
40 hari lalu
Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.
Baca SelengkapnyaDisebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah
42 hari lalu
Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara
42 hari lalu
Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaNasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur
42 hari lalu
KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN
Baca Selengkapnya