Video Kampanye Ahok-Djarot, Bawaslu: Kami Panggil Tim Kreatifnya  

Reporter

Sabtu, 15 April 2017 16:13 WIB

Cuplikan video kampanye Ahok-Djarot yang menuai kontroversi.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta tengah mendalami laporan mengenai video kampanye pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang kontroversial, karena dinilai mengandung provokasi agama dan ras. Bawaslu telah memanggil pelapornya. “Nanti kami panggil tim kampanye (Basuki-Djarot), ke tim kreatifnya soal kenapa (video) dibuat begitu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 April 2017.

Mimah mengatakan pihaknya masih mendalami ada-tidaknya unsur penghinaan terhadap suku, agama, atau ras tertentu dalam video yang menjadi viral dengan judul #BeragamItuAhokDjarot itu. Oleh pelapor, video yang juga diunggah Basuki alias Ahok di Twitter itu dianggap melanggar Pasal 69 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

Baca:
Netizen Kecam Video Anyar Kampanye Ahok-Djarot
Protes Video Kampanye Ahok, Aa Gym: Fitnah Keji

"Nanti kita lihat apakah nanti memenuhi unsur dalam ketentuan itu, soal larangan menghina suku, agama, dan golongan," ujar Mimah. Ia mengaku menerima video asli berdurasi dua menit. "Kalau yang 30 detik itu sudah melalui editing Komisi Pemilihan Umum DKI.” Sebelum naik sebagai iklan kampanye, video memang harus diedit KPU terlebih dulu.

Video itu dikecam netizen lantaran menampilkan adegan sekelompok pria berpeci tengah berdemonstrasi dan membawa spanduk bertuliskan "Ganyang Cina". Ada juga adegan pemain bulu tangkis Indonesia beretnis Tionghoa, serta adegan sekumpulan remaja mengenai pakaian adat dari berbagai suku.

Baca juga:
Video Ahok-Djarot, Sohibul Minta Ini kepada Ahok
Video Ahok Dihujat, Djarot: Itu Ajakan Merawat Kebhinekaan

Minah berkata laporan mengenai video #BeragamItuAhokDjarot hanya satu dari banyaknya laporan pelanggaran kampanye yang masuk ke Bawaslu, pada putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. "Ada sekitar sepuluh lebih (laporan) yang ditangani."

Menurut dia, laporan yang diterima Bawaslu beragam. Selain soal video Ahok-Djarot, ada laporan dugaan politik uang lewat pembagian sembako murah di Klender, Jakarta Timur, hingga persoalan Kartu Jakarta Lansia.

YOHANES PASKALIS


Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

8 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya