Laporkan Tim Ahok-Djarot ke Bawaslu, Ini Bukti Baru ACTA

Reporter

Senin, 24 April 2017 16:47 WIB

Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan kecurangan yang diduga dilakukan oleh tim sukses Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Utara, 24 April 2017. Tempo/Destrianita

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) hari ini kembali mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Kedatangan ACTA kali ini merupakan tindak lanjut dari laporan barang bukti yang telah mereka bawa pada Jumat, 21 April lalu.

"Hari ini prosesnya mendengarkan keterangan pelapor dan saksi. Kemarin (Jumat) kamu membawa bukti untuk melengkapi keterangan kami. Salah satunya video ada rekaman pemberian sumbangan sembako," kata Wakil Ketua ACTA, Nurhayati di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Pusat, Senin, 24 April 2017.

Baca: ACTA Desak Bawaslu Usut Dugaan Pembagian Sembako

Selain bukti rekaman video, beberapa bukti dugaan kecurangan yang dilakukan tim sukses Ahok di hari tenang jelang pelaksanaan pilkada itu sebelumnya telah dilaporkan oleh ACTA. "Di dalam (Bawaslu) , bukti-bukti lain juga sudah dilaporkan. Ada sembako, foto-foto, buku, dan pamflet," ujar Nurhayati.

ACTA menganggap dugaan penyebaran sembako tersebut memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, karena diduga melibatkan struktur partai tertentu. "Ini dilakukan secara terencana yang diindikasikan dari adanya pola yang sama dan terjadi di berbagai daerah dalam skala yang sangat besar," ucap Nurhayati.

Sebelum pilkada berlangsung pada 19 April lalu, Juru Bicara tim pemenangan Ahok-Djarot Raja Juli Antoni sempat membantah dugaan politik uang berupa pembagian sembako murah oleh tim sukses mereka.

Baca: Anies Akan Memberlakukan Lagi 3 Kebijakan yang Dilarang Ahok

Juli menegaskan, sejak awal putaran pilkada DKI, pihaknya tak pernah terlibat dari permainan kotor tersebut. “Nggak ada program sembako dari timses Ahok-Djarot. Pak Ahok jelas menggariskan dia enggak mau bagi-bagi sembako dan baksos. Ini prinsip yang sudah dia lakukan dari dulu sejak di Belitung,” kata Raja Juli Antoni kepada Tempo, Senin, 17 April 2017.

Guna meminimalisir tudingan yang ditujukan kepada timnya, Raja meminta partisipasi warga untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan kecurangan tersebut. Karena selama ini ia banyak mendapatkan laporan relawan yang melakukan kecurangan dengan menggunakan atribut kemeja kotak-kotak yang selama ini diidentikkan dengan timnya.

Justru Raja mengklaim bahwa mengklaim pihaknya juga memiliki beberapa bukti foto yang membuktikan dugaan kecurangan tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

“Kami juga banyak menemukan pembagian sembako dari paslon 3 (Anies-Sandi) di masyarakat. Sebagian sudah dilaporkan. Bukti sementara foto,” tutur Raja Juli.

DESTRIANITA

Baca: Rhenald Kasali: Ahok-Djarot Kalah oleh Lawan Yang Tak Kelihatan

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya