Bus TransJakarta melintasi Rusun Cipinang Besar Selatan (Cibesel) di Jakarta, 21 November 2016. Bus Feeder dengan rute Cibesel-PGC ini menjadi salah satu pilihan transportasi warga Rusun untuk beraktivitas. TEMPO/Ilham Fikri
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar mengatakan pengguna angkutan umum darat di Jabodetabek hanya 24 persen. Sisanya sebesar 76 persen menggunakan kendaraan pribadi. Pada 2015, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pribadi di DKI mencapai 7,9 juta unit.
Pertumbuhan per tahun sebesar 8,12 persen. "Total jumlah kendaraan di Jabodetabek mencapai 25 juta unit," ujar Iskandar dalam dialog publik di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2017.
Minimnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik, menurut Iskandar, mendorong pemerintah memperbaiki serta menambah sarana dan prasarana. Pemerintah daerah telah menambah jalur BRT (Transjakarta) serta menata sistem dan pemandu untuk Transjakarta.
Peningkatan pelayanan commuter line Jabodetabek terus dilakukan. Juga penambahan infrastruktur, seperti pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). "Semua itu dilakukan biar masyarakat bisa menikmati angkutan umum yang cepat dan murah," ujar Iskandar.
Target pemerintah untuk mewujudkan pengguna angkutan umum sebesar 40 persen, tutur Iskandar, menjadi tantangan sendiri. Hal ini karena pengeluaran masyarakat untuk transportasi umum sebesar 31 persen dari pendapatan.
Solusinya dengan membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT). Tugas utama BPJT adalah membuat sistem pembayaran dan sistem informasi terpadu. "Kami yakin tahun 2019 pengguna angkutan umum mencapai 40 persen dan pada 2025 mencapai 60 persen," ujarnya.
Menurut Iskandar, target 40 persen ini mendapat tantangan tingginya kepemilikan sepeda motor yang mencapai 13 juta unit. Maraknya pelayanan angkutan online juga makin diminati. "Sterilisasi jalur Transjakarta juga menjadi kendala," katanya.
