Cawagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat blusukan kampanye ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 9 Januari 2017. Blusukan ke pasar tersebut untuk memantau langsung harga kebutuhan pokok di wilayah Jakarta terlebih harga cabai yang sedang naik. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran 2017 di Ibu Kota. Kepastian ini kembali ditegaskan setelah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo ihwal ketersediaan bahan pokok dan standarisasi harga.
"Kan sudah. Mulai dari awal. Bukan hanya menekan tapi menstabilkan karena Pemprov DKI ini anggota tim pengendali inflasi daerah (TPID)," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa, 30 Mei 2017.
Menurut Djarot, salah satu cara menjaga harga bahan pokok di Jakarta bukan hanya lewat operasi pasar. Pemerintah DKI juga memainkan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berkat adanya komitmen tersebut, Djarot menjamin harga bahan pokok masih stabil, terutama beras, gula, terigu, daging, dan telur.
Selain itu, PemprovDKI juga memiliki satu mekanisme untuk melindungi masyarakat yang miskin. Mereka bisa menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membeli bahan pokok. Setiap bulannya, Pemprov DKI menggelar program penjualan bahan pokok dengan menggunakan KJP, biasanya kegiatan tersebut digelar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Djarot juga menjamin bahwa tidak akan ada pihak nakal yang bisa memainkan harga pasar. Salah satu BUMD yang turut mengantisipasi harga bahan pokok adalah Food Station Tjipinang Jaya. "Jadi Food Station sudah berubah, kalau dulu hanya sekadar sewa menyewa gudang, kalau sekarang mereka bisa bermain juga," ujar Djarot.
Sedangkan untuk harga harga bahan pokok yang lain, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah penghasil karena Jakarta merupakan daerah distributor bukan produsen. Pemprov DKI telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Sementara untuk kebutuhan daging, Pemprov DKI kerja sama dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT).
