TEMPO.CO, Jakarta - Tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tak banyak mengutak-atik kegiatan yang disusun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isi RKPD berupa pengadaan barang dan jasa—dalam postur APBD masuk kategori belanja langsung—yang diperoleh dari aspirasi masyarakat, dari rembuk RT/RW sampai musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) di tingkat provinsi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati menyebut, dalam RKPD 2018, ada 20 ribu kegiatan senilai Rp 36 triliun. Dari jumlah tersebut, yang dibahas bareng dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi hanya sekitar 3.000 kegiatan. Kegiatan itu adalah turunan dari 156 program kerja, sedangkan sisanya tetap. “Kegiatan yang 3.000 itu cocok dengan yang sudah ada,” ujarnya, Kamis, 8 Juni 2017.

Karena tak banyak berubah, Tuty berencana mempublikasikan hasil pembahasan RKPD 2018 dengan tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ia menjamin tak ada program yang aneh-aneh dalam RKPD 2018 hasil pembahasan dengan tim sinkronisasi. “Semuanya transparan, prudensial, dan tak ada masalah. Tim sinkronisasi ini semuanya profesional dan berkualitas.”

Meski begitu, Tuty mengatakan, tim sinkronisasi juga menambah 12 kegiatan baru senilai Rp 14 miliar di belanja langsung. Salah satunya terkait dengan program OK OCE. “Mereka perlu menambah orang di tiap kecamatan untuk mengawasi program,” ujar Tuty.

Tak hanya di belanja langsung, penambahan anggaran juga terjadi di belanja tidak langsung. Dana kegiatan Kartu Jakarta Pintar Plus, ujar Tuty, ditambah Rp 46 miliar oleh tim sinkronisasi. Tuty mengatakan penambahan anggaran karena KJP Plus membikin program kursus bagi siswa SMA kelas XII yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi. Per bulan program kursus itu menelan biaya Rp 500 ribu per siswa untuk tiga bulan. Selain itu, ada kegiatan membina anak yang putus sekolah agar bersekolah lagi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyarankan kegiatan kursus serta pembinaan anak putus sekolah dibuatkan dasar hukumnya berupa peraturan gubernur. Langkah ini diperlukan untuk mengatur teknis kegiatan tersebut.

Saefullah mengatakan pembahasan dengan tim sinkronisasi terus berlanjut pekan depan. Agendanya, kata dia, tidak hanya membahas RKPD, tapi juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2022. “Kami akan membahas isu strategis, seperti reklamasi, kemacetan, penanggulangan banjir, uang muka rumah nol rupiah, dan lain-lain.”

Adapun ketua tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengatakan program yang masuk ke RKPD merupakan turunan dari 23 janji kampanye Anies-Sandi. Dari janji tersebut, dirinci menjadi 156 program kerja. “Terkait dengan anggaran, perlu dibahas lagi dengan tim anggaran pemerintah daerah,” katanya.

ERWAN HERMAWAN