TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 818 pegawai negeri di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta bolos kerja pada hari pertama seusai libur Lebaran. Namun jumlah itu perlu diklarifikasi lagi untuk memastikan apakah mereka tidak bekerja karena alasan penting atau memang karena malas. “Kami klarifikasi lagi ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika di Balai Kota, Jakarta, 5 Juli 2017.
Menurut Agus, klarifikasi data membutuhkan waktu sekitar 3 pekan. Jika hasilnya sudah masuk, BKD akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang dipastikan membolos karena malas.
Sebelumnya BKD merilis sebanyak 1.527 pegawai negeri di lingkungan DKI mangkir di hari pertama kerja setelah libur Lebaran. Data tersebut dikumpulkan pada 3 Juli 2017, hingga pukul 09.00. Setelah diperiksa ulang, kata Agus, ternyata ada gangguan pada sistem jaringan mesin absensi. Akibatnya kantor pusat terlambat menerima data pegawai yang masuk.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan bakal memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti mangkir dari tugas. Sanksi itu berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah selama satu bulan.
Djarot mengegaskan, pegawai negeri telah mendapat libur lebaran selama 10 hari. Karena itu sangat keterlaluan jika mereka masih bolos kerja. "Kalau ada atasan yang menutupi anak buahnya yang tidak masuk kerja, maka atasannya juga kena," ujar Djarot.
WULAN | SSN
Berita terkait
Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik
6 jam lalu
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
22 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGenosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel
25 hari lalu
Para pegawai pemerintah menyerukan Jerman dan Belanda untuk menghentikan pengiriman senjata karena masalah hak asasi manusia di Gaza
Baca SelengkapnyaFasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini
56 hari lalu
Pemerintah akan memberi sejumlah fasilitas istimewa bagi PNS yang bersedia pindah ke IKN dengan membawa keluarga mereka.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
58 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu
11 Februari 2024
Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas
Baca SelengkapnyaKenaikan Gaji ASN, Menteri Azwar Anas: Cair 1-2 Hari Lagi
30 Januari 2024
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebut kenaikan gaji ASN akan segera cair.
Baca SelengkapnyaGaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya
30 Januari 2024
Presiden Joko Widodo mengesahkan aturan kenaikan gaji PNS tahun ini. Berikut besaran kenaikannya.
Baca SelengkapnyaTerungkap, PM Belanda Ingin Bantu Israel Lolos Tuntutan dari Kejahatan Perang
26 Januari 2024
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte bertanya kepada Kementerian Hukum Belanda bagaimana agar Israel lolos dari tuntutan kejahatan perang
Baca Selengkapnya