TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pejalan Kaki mempertanyakan kebijakan penggunaan trotoar oleh pemerintah DKI Jakarta. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan kebijakan pemerintah melegalkan trotoar untuk digunakan pedagang kaki lima binaan Dinas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) DKI Jakarta bertentangan dengan aturan yang melarang pedagang kaki lima berjualan di trotoar. "Nah, ini sebenarnya kita mau pakai aturan yang mana? Jangan sampai ada dualisme," kata Alfred di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Menurut Alfred, agar tidak adanya dualisme kebijakan mengenai penggunaan trotoar, ia
meminta pemerintah memastikan bagaimana penggunaan trotoar, terutama bagi pedagang binaan Dinas UKM. "Kalau itu sudah diselesaikan, ayo baru kita mulai deh nih. Ayo kita rapikan trotoarnya," ucapnya.

Baca juga: Djarot Saiful Hidayat Melarang Pot Diletakkan di Tengah Trotoar

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menggelar bulan tertib trotoar setelah video anggota Koalisi Pejalan Kaki diserang pengendara sepeda motor saat menggelar aksi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu viral di media sosial.

Alfred khawatir pemerintah DKI Jakarta tak lagi menindaklanjuti kondisi trotoar apabila isu tersebut sudah tak lagi hangat. "Jadi seperti hangat-hangat gorengan. Begitu selesai diangkat, adem lagi gitu loh," ujarnya.

WULAN NOVA S|JULI