TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto meminta PT PLN memberi kelonggaran pembayaran listrik di sekolah-sekolah. Akibat menunggak listrik, PLN memutus aliran listrik di beberapa sekolah Jakarta. "Kami sudah berusaha negosiasi berulang-ulang dengan PLN," kata Bowo kepada Tempo pada Selasa, 25 Juli 2017.
Bowo meminta agar ada kelonggaran bagi sekolah untuk membayar tagihan listrik. Mengingat dana bantuan operasional sekolah (BOS) baru cair setiap triwulan sekali. Misalnya untuk pemakaian listrik dari Januari hingga Maret, sekolah baru bisa mengklaim tagihan ke dana BOS pada Maret.
Sedangkan pihak PLN meminta agar setiap sekolah membayar tagihan listrik tiap bulan sekali. Tidak heran di Jakarta ada banyak sekolah yang menunggak listrik hingga ratusan juta rupiah. Hal ini dikarenakan mereka tak memiliki uang untuk membayar setiap bulan.
Bowo mengatakan ia sempat meminta keringanan dari PLN agar menunggu tiga bulan. Namun tak terjadi kesepakatan. Mereka akhirnya membuat MoU antara PLN dan Bank DKI untuk membayar tagihan. Bank DKI diminta memberi biaya talangan tagihan listrik di semua sekolah di Jakarta. Namun metode ini belum berjalan optimal.
Bowo mengatakan tidak semua proses pemberian dana talangan tagihan listrik berjalan mulus. "Dari sekian banyak kepala sekolah kompetensinya macam-macam," tutur dia. Ada sekolah yang cepat memproses dana talangan ke Bank DKI dan ada juga beberapa sekolah yang lambat dalam mengajukan klaim tagihan. Tidak heran akhirnya diputus.
Menurut Bowo, di Jakarta, ada lebih dari 2.000 sekolah yang menggunakan jasa listrik dari PLN. Semua sekolah itu rawan diputus aliran listriknya sewaktu-waktu. Beberapa sekolah telah diputus listriknya, di antaranya di SMA Negeri 48 Jakarta Timur dan sejumlah sekolah di Jakarta Barat.
Bahkan, menurut Bowo, ada beberapa sekolah yang saat ini beralih menggunakan listrik dari generator. Ia berharap agar PLN lebih lunak memberi waktu kelonggaran ke depannya. "Kami tidak punya pilihan lain, mau enggak mau bergantung sama PLN."
Hingga berita ini diturunkan, Tempo masih berusaha menghubungi PLN untuk mengkonfirmasi pernyataan Bowo.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup, kembali menggelar aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon dengan memadamkan lampu di sejumlah titik dan gedung di wilayah Jakarta.
