TEMPO.CO, Jakarta - Tunggakan rumah susun sebesar Rp 32 miliar telah membuat Sekretaris Daerah DKI Saefullah tak bisa tidur. Ia bingung mencari solusi untuk menyelesaikan tunggakan para penghuni rumah susun.

"Semalam saya hampir tidak bisa tidur mikirin yang nunggak. Enggak bisa tidur, berisik, mikirin gimana solusinya Rp 32 miliar itu," kata Saefullah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.

Baca juga: Tunggakan Uang Sewa Penghuni Rusun Mencapai Angka Miliaran

Saefullah, yang kini sedang menjabat sebagai Pelaksana Harian Gubernur DKI menilai, para penghuni rusun ogah membayar sewa lantaran bangunan yang mereka tempati tidak menjadi hak milik.

"Mereka perhitungan. Kalau jadi punya dia, semangat," katanya. Padahal, kata Saefullah, biaya sewa rusun itu dimanfaatkan untuk pemeliharaan rumah susun, bukan ke kas pemerintah.

Baca juga: Saefullah: Bayar Sewa Rusunawa Lebih Murah daripada Beli Rokok

Saefullah mengaku sudah membahas semua opsi yang bisa dijadikan solusi, salah satu jalan keluarnya adalah melalui program rumah DP nol persen. Namun, menurut Saefullah, opsi ini masih memerlukan diskusi yang panjang dan melibatkan Bank Indonesia.

Dalam perhitungan sementara, Saefullah menyebutkan, untuk kepemilikan rumah dengan luas 36 meter persegi, harga cicilannya mencapai Rp 2,6 juta per bulan selama 20 tahun. Menurut aturan, kata Saefullah, kredit bisa diberikan bagi rumah tangga berpenghasilan Rp 7 juta per bulan. "Kalau bapaknya kerja, ibunya, anaknya kerja dengan total penghasilan Rp 7 juta, bisa angsur itu," ujarnya.

Baca juga: Agar Bisa Bayar Sewa, Penghuni Rusunawa Diminta Berhenti Merokok

Saefullah mengatakan masalah tunggakan rusun ini tak bisa diselesaikan melalui APBD. Anggaran daerah, kata dia, tak memungkinkan untuk memiayai pembangunan rumah DP nol persen. Sebab, biayanya bisa mencapai Rp 78 triliun dalam waktu lima tahun. "Padahal belanja hanya Rp 16 triliun, impossible kalau paksakan ke situ," katanya.

Saefullah melanjutkan, opsi menggunakan DP nol persen dimungkinkan bila Pemerintah DKI menggandeng pihak lain untuk mewujudkan DP nol persen. "Gandeng pihak luar memanfaatkan aset DKI yang ada, kemungkinan bisa," ujarnya.

FRISKI RIANA