TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI M. Taufik meminta pemerintah DKI menyiapkan dermaga apung bagi para nelayan yang beroperasi di sekitar pembangunan tanggul laut dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). "Sesegera mungkin disiapkan," kata Taufik saat ikut meninjau lokasi proyek tanggul bersama jajaran pejabat Pemprov DKI di Kalibaru, Jakarta Utara, Kamis, 10 Agustus 2017.

Menurut Taufik, dermaga apung diperlukan nelayan selama tanggul laut dibangun. "Nelayan tidak boleh berhenti mencari penghidupan.

Baca:
DKI Bakal Gusur Krematorium Cilincing untuk Tanggul Laut
Selain Belanda dan Korea, Jepang Ikut Bantu Proyek NCICD

Selain dermaga apung, Taufik juga meminta pertanggungjawaban yang jelas untuk mengelola lahan di antara tanggul lama dan baru di Kalibaru, Jakarta Utara. Jarak lahan dari tanggul lama ke baru adalah sekitar 20 meter. "Enggak boleh ditunda. Kalau ditunda repot lagi, datang lagi masyarakat," katanya.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan akan mengurus perizinan dermaga apung di Kementerian Perhubungan. Rabu pekan depan, alat dermaga apung sudah dimobilisasi. Ia juga akan mengecek kebutuhan dermaga, khususnya di bentangan Cakung drain sampai pulau reklamasi C dan D.

Saefullah sudah meminta Wali Kota Jakarta Utara untuk menjaga lahan antara tanggul lama dan baru agar tidak diduduki kembali oleh warga. Menurut dia, pengelolaan lahan yang sudah dibebaskan baru akan diputuskan pada 2018.

Baca juga:
Djarot: Parkir di Pinggir Jalan Harus Lebih Mahal
Bayi Dibunuh karena Rewel, Kejiwaan Faisal Amir Diperiksa

Jika menjadi kewenangan DKI, lahan itu akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. Selain taman, Saefullah juga ingin agar ada jalan inspeksi untuk akses kendaraan umum menuju laut. "(Agar) Masyarakat bisa lebih mudah melihat laut.”

Saefullah berjanji akan membicarakan ruang terbuka hijau dan akses kendaraan umum menuju laut itu dengan Bappeda. “Akan kami rancang untuk pemadu serasiannya."

FRISKI RIANA