Sejumlah pengendara motor terjebak kemacetan diakibatkan penyempitan jalan karena adanya proyek pembangunan Underpass Mampang-Kuningan, di Jakarta, 24 Juli 2017. Underpass ini memiliki panjang kurang lebih 800 meter dengan lebar 20 meter. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta menyediakan fasilitas bus bagi karyawannya. Menurut Saefullah ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota.
Dengan menyediakan bus bagi karyawan, pemerintah berharap jumlah kendaraan pribadi yang masuk dan melintas ke ibu kota bisa berkurang. Saefullah menuturkan dirinya melihat masih banyak karyawan yang mengendarai kendaraan pribadi.
Baca juga: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta menyediakan fasilitas bus bagi karyawannya. Menurut Saefullah ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota.
Dengan menyediakan bus bagi karyawan, pemerintah berharap jumlah kendaraan pribadi yang masuk dan melintas ke ibu kota bisa berkurang. Saefullah menuturkan dirinya melihat masih banyak karyawan yang mengendarai kendaraan pribadi.
"Kalau setiap organisasi, setiap perusahaan ada ide masing-masing menggunakan bus bagi karyawannya, itu juga memudahkan ya, karena berhimpun satu kendaraan," ujar Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017.
Saefullah menyayangkan setiap mobil yang melintas di jalan-jalan ibu kota hanya diisi oleh satu atau dua orang. Mobil besar namun hanya diisi sedikit orang hanya kian memenuhi jalan dan menyebabkan kemacetan. Dengan adanya bus bagi karyawan, Saefullah menilai angka kemacetan akan menyusut.
"Yang saya cermati, fenomena sekarang ini, setiap kendaraan pribadi itu isinya itu antara 1 sampai 2 orang. Kalau 1-2 mobil kijang itu kan sayang itu, memakan ruang. Harusnya kita naik bus ya," kata Saefullah.
Saefullah mengatakan Pemerintah Provinsi DKI sudah mulai mencoba menyediakan bus bagi pegawai. Bus tersebut menjemput pegawai dari lima wilayah hingga daerah penyangga kota, seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Bus tersebut disediakan dalam rangka memudahkan Korpri, sekaligus mengurai padatnya lalu lintas.
"Busnya ini ada sekitar 21 unit, belum lagi di wali kota juga ada bus-bus karyawan," ujar Saefullah.
Saefullah juga menyayangkan bus Transjakarta yang terlihat kosong pada jam tertentu, namun pada saat bersamaan, jalan raya justru macet. Sebaiknya, kata Saefullah, masyarakat mau menggunakan bus lantaran Pemprov DKI Jakarta sudah membayarkan public service obligation (PSO) kepada Transjakarta.
"Kami bayar rupiah per kilometer. Kalau kosong 'kan sayang sekali. Nah ini saya minta masyarakat bisa memanfaatkan, terutama di koridor-koridor yang memang sudah steril untuk kiranya gunakan kendaraan massal," kata Saefullah.
