Menuai Protes, Pembatasan Ganjil-Genap di Tol Batal Diuji Coba  

Reporter

Senin, 21 Agustus 2017 07:23 WIB

Kepadatan kendaraan dekat proyek pembangunan jalur light rail transit (LRT) Jabodetabek di pinggir jalan tol Jakarta-Cikampek KM 14, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 23 Desember 2016. TEMPO/Ariesant

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) belum akan menguji uji coba rencana penerapan ganjil-genap di jalan tol Cikampek-Jakarta. "Tidak ada uji coba apa-apa,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Sabtu pekan lalu, 20 Agustus 2017.

Sebelum diuji coba, BPTJ masih akan menampung masukan dari semua pemangku kepentingan yang akan diadakan di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. "Kami baru akan mengadakan FGD (focus group discussion) Kamis nanti (24 Agustus 2017)," ucap Bambang.

Baca:
Mengurai Macet di Tol Cikampek Lewat Sistem Ganjil Genap
Sistem Ganjil-Genap di Tol Cikampek Dianggap Salah Sasaran

BPTJ akan melihat aspirasi yang berkembang dalam kelompok diskusi itu. “Pemerintah mengambil kebijakan tentu harus melibatkan masyarakat," kata Bambang. Pekan lalu, Bambang mengatakan uji coba ganjil-genap di Jalan Tol Bekasi Barat hingga Cawang, Jakarta Timur, bakal dilakukan pada bulan ini.

Wacana itu, kata Bambang, dicetuskan untuk mengatasi kemacetan di jalan tol akibat pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) serta jalan tol elevated di koridor jalan tol Jakarta-Cikampek. Juga untuk "memaksa" pengendara kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Namun rencana itu menuai banyak protes. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai pembatasan jumlah kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di jalan tol ngawur.

Baca juga:
Kemacetan Jakarta Kian Parah, Menteri Darmin: Bersepeda...
Jokowi Serahkan Sertifikat Pulau Reklamasi C dan D kepada...

Sebab, kata Tulus, rencana itu bertentangan dengan aturan tentang jalan tol Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam aturan itu disebutkan jalan tol adalah jalan bebas hambatan. "Tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang sifatnya menjadi penghambat, termasuk lampu pengatur lalu lintas," ujarnya.

Tulus meminta pemerintah memperbaiki dan membangun terlebih dahulu angkutan umum yang sifatnya terpadu sebelum menentukan kebijakan.

ADI WARSONO | LUCIANA | DEVY ERNIS

Berita terkait

Terkini: Erick Thohir Dorong BUMN Peduli Kesehatan Mental, Promo Tiket Murah di BNI - Batik Air Travel Fair

14 Oktober 2023

Terkini: Erick Thohir Dorong BUMN Peduli Kesehatan Mental, Promo Tiket Murah di BNI - Batik Air Travel Fair

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong kepedulian terhadap kesehatan mental.

Baca Selengkapnya

BPTJ Kemenhub, Perum Damri, Dishub DKI, dan KCI Teken Kesepatakan Integrasi Data dan Informasi

14 Oktober 2023

BPTJ Kemenhub, Perum Damri, Dishub DKI, dan KCI Teken Kesepatakan Integrasi Data dan Informasi

BPTJ Kementerian Perhubungan dengan Perum Damri, KCI, dan Dishub DKI Jakarta menandatangi kesepakatan bersama mengenai penyediaan data dan informasi perjalanan penumpang angkutan massal di wilayah Jabodetabek.

Baca Selengkapnya

Tarif Rp 2.000 BisKita Trans Pakuan bagi Pelajar, Lansia, dan Disabilitas, Wakil Wali Kota Bogor: Wajib Registrasi

20 September 2023

Tarif Rp 2.000 BisKita Trans Pakuan bagi Pelajar, Lansia, dan Disabilitas, Wakil Wali Kota Bogor: Wajib Registrasi

Masyarakat umum pengguna Biskita Trans Pakuan di luar golongan tersebut dikenakan tarif normal Rp 4.000.

Baca Selengkapnya

Ganjil Genap 24 Jam Diusulkan untuk Tekan Polusi di Jakarta

7 September 2023

Ganjil Genap 24 Jam Diusulkan untuk Tekan Polusi di Jakarta

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengajukan usulan untuk memperketat sistem ganjil genap hingga 24 jam untuk tekan polusi di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Soft Launching LRT Jabodebek Besok, Kemenhub: Sudah Dapat Rekomendasi Safety Assessment

11 Juli 2023

Soft Launching LRT Jabodebek Besok, Kemenhub: Sudah Dapat Rekomendasi Safety Assessment

Kemenhub mengatakan LRT Jabodebek yang akan soft launching besok, Rabu, 12 Juli 2023, sudah mendapatkan rekomendasi safety assessment dari Siemens dan konsultan pengawas proyek.

Baca Selengkapnya

Bus Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Diuji Coba 4 Juli, Ini Rute yang Dilalui

28 Juni 2023

Bus Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Diuji Coba 4 Juli, Ini Rute yang Dilalui

Untuk persiapan uji coba bus Transjakarta rute Bandara Soekarno-Hatta itu, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Angkasa Pura II.

Baca Selengkapnya

BPTJ Gandeng Empat Bank untuk Pembayaran BisKita Trans Pakuan Bogor

20 Mei 2023

BPTJ Gandeng Empat Bank untuk Pembayaran BisKita Trans Pakuan Bogor

Pembayaran layanan buy the service BisKita Trans Pakuan Bogor bisa menggunakan kartu elektronik empat bank, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA akan

Baca Selengkapnya

Sebut Pemudik Jabodetabek Capai 18,3 Juta Orang, BPTJ Imbau Mudik Lebih Awal

13 April 2023

Sebut Pemudik Jabodetabek Capai 18,3 Juta Orang, BPTJ Imbau Mudik Lebih Awal

Kemenhub memperkirakan potensi pergerakan nasional pada mudik Lebaran 2023 naik 45,8 persen atau sebanyak 123,8 juta orang.

Baca Selengkapnya

Kota Depok Akan Berlakukan Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara 24 Jam Sehari

16 Maret 2023

Kota Depok Akan Berlakukan Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara 24 Jam Sehari

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok Eko Herwiyanto mengatakan kembali mengusulkan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Nusantara Depok.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Transportasi Publik di Depok Perlu Dibenahi, Beri Contoh Trans Pakuan di Bogor

5 Februari 2023

Pakar Sebut Transportasi Publik di Depok Perlu Dibenahi, Beri Contoh Trans Pakuan di Bogor

Empat simpul transportasi di Depok, yaitu Terminal Jatijajar, dan 3 stasiun KRL harus saling terhubung dengan jaringan transportasi umum.

Baca Selengkapnya