Memasuki Triwulan III, APBD Kota Bekasi Baru Terserap 35 Persen

Reporter

Kamis, 24 Agustus 2017 16:28 WIB

Wali Kota Bekasi menunjukkan tablet yang dipakai berinteraksi dengan warganya. Tempo/adi warsono

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Bekasi, Jawa Barat, tahun 2017 baru terserap 35 persen. Padahal, idealnya memaskui tri wulan ketiga, anggaran itu harus terserap hingga 60 persen.

"Penyerapan rendah di belanja langsung," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kota Bekasi, Supandi Budiman, Kamis, 24 Agustus 2017. Dari total belanja langsung sebesar Rp3,4 trilun, baru terserap sekitar 30 persen. Sedangkan belanja tidak langsung senilai Rp1,9 triliun sudah terserap sekitar 60 persen.

Baca:
Defisit Rp 122 Miliar, APBD Kota Bekasi Dirasionalisasi
Dinilai Belanja APBD Rendah, Djarot Balik Salahkan DPRD ..

Menurut Supandi, penyebab rendahnya serapan pada belanja langsung atau kegiatan fisik karena proses pembayaran kepada pihak ketiga belum rampung. Sebab, pemerintah harus memastikan kualitas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan spesifikasi. "Setelah pengecekan, baru akan dibayar, tapi kalau tidak sesuai spesifikasi diminta memperbaiki," ujar dia.

Supandi mengatakan ada dua dinas yang mendapatkan alokasi anggaran daerah paling besar. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Masing-masing dinas itu mendapatkan alokasi hingga Rp800 miliar lebih. "Kami tetap optimistis penyerapan maksimal sampai akhir tahun," kata dia.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menganggap lambannya penyerapan anggaran bukan karena belum dibayarnya proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan terlambatnya lelang proyek.

Baca juga:
Tergiur Jadi Model, Ibu Muda Malah Jadi Korban Perkosaan
Terus Bertambah, Sebanyak Inilah Utang First Travel

"Kalau lelang cepat, pengerjaan juga cepat, otomatis pembayaran mengikuti." Menurut Ariyanto, penyerapan anggaran rendah meski sudah menjelang akhir triwulan ketiga sudah sering terjadi setiap tahunnya.

Ia khawatir pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan karena dikejar deadline proyek pemerintah. "Ini harus ada evaluasi soal lambannya lelang proyek," kata Ariyanto.


ADI WARSONO





Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

57 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya