Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kanan), menyerahkan laporan hasil pembahasan APBD tahun anggaran 2017 kepada Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono di Gedung Paripurna DPRD pada Senin, 19 Desember 2016. DPRD menyepakati APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017 mencapai Rp70,2 Triliun. Tempo/Reza Syahputra
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengaku kecewa lantaran tak ada satu nama pun dari program gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.
Bahkan, kata Syarif, program Anies-Sandi tidak dibahas sama sekali di badan anggaran (banggar). "Kemarin saya bilang, cuma ada program jamuan makan. Saya 'kan mengikuti dari awal sampai awal banggar. Enggak ada," ujar Syarif saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.
Setiap kali pembahasan di Banggar, Syarif mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu berkilah bahwa secara substansial program Anies-Sandi sudah masuk dalam program lama di masa kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat. Maka, kata Syarif, dalam penyusunan anggarannya dianggap tidak diperlukan lagi judul yang jadi program Anies-Sandi. "Saya perlu dong judul (di anggaran). Ada namanya dong," ujar Syarif.
Syarif mencontohkan salah satu program yang tidak dimasukkan adalah OK Trip. Program yang digagas Anies-Sandi saat kampanye tersebut merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan transportasi publik dengan memberikan subsidi. Namun, dalam banggar TAPD mengatakan OK Trip sama saja dengan pemberian subsidi lewat public service obligation (PSO).
"Mereka hanya bahas soal PSO. Kenapa namanya tak pakai OK Trip?" kata Syarif.
Selain itu, TAPD juga tidak memasukkan program unggulan Anies-Sandi yaitu One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE). Program tersebut juga tidak masuk dalam nomenklatur tersendir karena dianggap berhimpitan dengan program yang sidah ada. Kemudian, Syarif juga mempertanyakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus milik Anies-Sandi. Program ini pernah ada, namun hanya diberi mama KJP.
Dalam APBD Perubahan, Syarif mengatakan ada penambahan penerima KJP sebanyak 181 ribu anak. Angka tersebut juga diperoleh dari pihak independen, tidak merujuk kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, sekolah mendata sendiri jumlah penerima KJP lewat data mandiri. "Kenapa namanya tidak ada KJP Plus?" tanya Syarif.
Dengan tidak ada nama program Anies-Sandi yang masuk APBD-P 2017, Syarif justru menilai hal itu sama saja tidak ada pergantian kepemimpinan. Menurut Syarif keputusan tersebut sama saja seperti Anies-Sandi hanya menitipkan program di sela program yang sudah ada. "Misalnya OK Oce, di Dinas UMKM yang ada hanya pemberian gerobak. Kayaknya nanti gerobaknya kasih Anies tinggal dikasih stiker OK Oce," kata Syarif.
Syarif berani untuk uji publik terkait kelayakan penamaan program tersebut lewat rapat dengar pendapat (RDP). Menurut Syarif masalah penamaan nomenklatur tersebut tidak sederhana. Mengingat setiap tahunnya laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bahkan dalam dokumen yang masuk untuk anggaran 2018 tetap tidak ada. Berarti kemungkinan baru 2019," kata Syarif.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
