Kepala Satuan Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat, AKP Antoni memberikan materi rambu-rambu lalu lintas dalam pelatihan pada 48 sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau Pak Ogah di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 23 Agustus 2017. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simaronjang mengaku kaget dengan pernyataan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Paggara terkait dengan niat Kadin menggaji sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau Pak Ogah. Sarman menuturkan pihaknya belum pernah bertemu dengan Dirlantas.
"Kami belum pernah bicarakan soal itu, apalagi sampai ke MOU (nota kesepahaman)," katanya saat dihubungi, Kamis, 31 Agustus 2017.
Sarman juga menyebutkan belum menerima proposal program supeltas itu. Bahkan, kata Sarman, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani juga mengaku belum pernah bertemu Dirlantas saat dia tanyakan.
"Makanya kami juga bingung, beliau (Halim) bertemu Kadin siapa? Kadin DKI Jakarta yang mana?" katanya.
Menurut Sarman, yang seharusnya mengupahi supeltas adalah pemerintah. Pasalnya, program ini menyangkut pelayanan masyarakat dan pelayanan umum.
"Kadin adalah organisasi nirlaba. Ya, walaupun ini merupakan organisasi bina usaha, tapi kan nirlaba. Jadi, kalau diminta membiayai, ya, kita anggaran dari mana," ujarnya.
Sebelumnya, Halim Paggara mengaku mendapat isyarat dari Kadin terkait dengan program supeltas atau Pak Ogah. Kadin, kata Halim, bersedia memberikan honor bagi para supeltas.
"Baru dari Kadin yang membuka peluang sebagai orang tua angkat dari Pak Ogah tersebut," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 29 Agustus 2017.
Halim menuturkan, Kadin berniat menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam hal memberdayakan Pak Ogah untuk membantu polisi mengatur lalu lintas. Bahkan diwacanakan sebagai pola ukur untuk bisa diperluas ke seluruh Indonesia. "Ini baru wacana," ujarnya.
