TEMPO Interaktif, Jakarta:DPRD DKI Jakarta menyetujui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2003 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, Selasa (14/1). Dalam acara penyampaian kata akhir fraksi dalam rapat paripurna Dewan di gedung DPRD DKI Jakarta ini, seluruh fraksi menerima dan menyetujui peraturan daerah tersebut. Sebelas fraksi di Dewan yang menerima dan menyetujui dalam kata akhir fraksi itu berturut-turut adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Partai Persatuan, Fraksi Partai Bhineka Tunggal Ika, Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi TNI/Polri. Perda repetada ini merupakan turunan dari perda Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 yang telah ditetapkan sebelumnya. Perda ini merupakan perda keempat yang disetujui Dewan setelah pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo terpilih menjadi Gubernur dan Wagub, Oktober tahun lalu. Tiga perda sebelumnya yang disetujui Dewan, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, Perda Nomer 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah, dan Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah. Fraksi Partai Golkar dalam kata akhir fraksinya juga meninjau perlunya dana alokasi khusus bagi provinsi DKI Jakarta untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang spesifik, seperti banjir kanal timur. Pemerintah pusat hendaknya tidak cuma sampai sebatas janji tanpa realisasi terhadap upaya penanggulangan banjir itu, kata Amarullah Asbah, juru bicara Fraksi Partai Golkar. Sementara fraksi lain, seperti Fraksi Partai Keadilan dan Fraksi PKB menyoroti soal pelayanan masyarakat. Fraksi PKB menilai program yang menyangkut kepentingan masyarakat yang dilaksanakan Pemda DKI Jakarta banyak yang belum berhasil atau dilaksanakan sepenuhnya. Fraksi ini juga meminta pemda meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan puskesmas kelurahan dan peningkatan puskesmas kecamatan, pembangunan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Sementara, Fraksi Partai Amanat Nasional dalam kata akhir fraksinya sekaligus menyatakan menolak kenaikan tarif dasar listrik, telepon, dan bahan bakar minyak. Karena dengan kenaikan itu, dampaknya sangat besar yang menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta pimpinan Dewan meneruskan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti, kata Mardjuan Bakrie, juru bicara fraksi PAN. (Dimas Adityo-Tempo News Room)