Ketua Penguru Besar Nahdlatul Ulama Bidang Hukum Robikin Emhas di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, 7 Agustus 2017. TEMPO/Irsyan
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah diplomatik menghentikan tragedi etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Dia menjelaskan, menurut laporan utusan PBNU yang tergabung dalam misi kemanusiaan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang dipercaya dan diizinkan oleh pemerintah Myanmar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di Myanmar. Menurut Robikin, Indonesia harus mengoptimalkan kepercayaan itu.
“Ini semua didasarkan pertimbangan kemanusiaan, sesuai kaidah politik bebas-aktif,” tulis dia dalam rilis pers di Jakarta.
Selain itu, dia mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak perlu terpancing dan mengusik harmoni di tengah keragaman yang ada di Indonesia. “Jangan ada yang berusaha menghentikan kekerasan dengan kekerasan, apalagi dengan mendompleng isu agama.” ujarnya.
Menurut dia, terjadinya tragedi kemanusiaan, seperti dialami Rohingnya, akibat kekerasan justru karena tidak hadirnya agama dalam kehidupan bersama. Sebab, selain tentang tauhid, ujar dia, pesan penting lain dari agama adalah terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
