Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Tolak Jalan Satu Arah, Warga Depok Jaya Sajikan Hasil Survei

image-gnews
Ratusan pengunjukrasa yang terdiri atas warga, pedagang pasar tradisional, supir angkot menggelar aksi longmarch menuju kantor walikota Depok, di Jalan Dewi Sartika, Depok, 7 September 2017. Aksi ini untuk menolak Sistem Satu Arah yang diberlakukan di lal
Ratusan pengunjukrasa yang terdiri atas warga, pedagang pasar tradisional, supir angkot menggelar aksi longmarch menuju kantor walikota Depok, di Jalan Dewi Sartika, Depok, 7 September 2017. Aksi ini untuk menolak Sistem Satu Arah yang diberlakukan di lal
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Puluhan warga dari Kelurahan Depok Jaya dan Depok, Kecamatan Pancoran Mas melakukan unjuk rasa di kantor Walikota Depok. Hujan yang menguyur tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait pemberlakuan sistem satu arah (SSA) di Jalan Arif Rahman Hakim, Nusantara Raya, dan Dewi Sartika.

“Tetap semangat teman-teman, kita buktikan bahwa meski hujan, aksi ini tetap diadakan untuk menolak pemberlakuan SSA,”  teriak Kordinator Aksi Toro Budiarko dari mobil komando, pada Rabu 27 September 2017.

Mereka mulai berkumpul di depan Pasar Depok Jaya sejak pukul 10.00 WIB. Kemudian melakukan long march melewati Jalan Nusantara, Dewi Sartika, dan Margonda. Aksi ini dilakukan dengan menyerahkan hasil survei terkait pemberlakuan SSA kepada Pemerintah Kota Depok.

Ketua RW 03 Kelurahan Depok Jaya, Firman menjelaskan hasil survei terhadap pemberlakukan SSA. Responden adalah warga yang tinggal di lokasi pemberlakuan SSA.

Dari hasil survei, kata Fieman, sebanyak 293 orang meminta kebijakan SSA  dibatalkan dan 76 orang meminta ditunda sampai infrastruktur siap.

Untuk mereka yang menginginkan dilanjutkan sebanyak 3 orang dan 14 responden meminta ada perbaikan.

“Kami heran dengan data yang diambil oleh Pemkot yang menyatakan 63 persen warga ingin SSA dilanjutkan. Padahal yang ditanyakan itu warga Sawangan, Cilodong, dan daerah lain,” katanya.

Selain menyerahkan data jajak pendapat,  pengunjuk rasa juga menyerahkan secara simbolis keranda mayat.  Menurut Firman, ini sebagai pengingat bahwa kebijakan SSA telah memakan korban kecelakaan akibat infrastruktur jalan yang tidak memadai.

“Tadi saja pas mau long march ada lagi kecelakaan di depan SD Negeri Anyelir 4. Karena di luar jam sibuk , jalanan kosong dan pengendara jadi sering ngebut,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Dudi Miraz yang menerima perwakilan demonstran menyatakan akan menamung segala aspirasi dan masukan dari warga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil kajian dari warga bisa jadi bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi. “Semua data dan aspirasi  warga akan langsung kami sampaikan kepada Wal Kkota Depok, Bapak Idrus Somad,” ujarnta.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiana mengakui belum melakukan survei secara langsung kepada warga Kelurahan Depok, Depok Jaya, dan Beji terkait pemberlakuan SSA.

Hasil survey dan masukan dari warga akan dirapatkan dengan instansi lainnya.  “Nanti hasilnya akan diputuskan secepatnya,” katanya.

Gandara menjelaskan terkait kecelakaan yang terjadi di jalur SSA, pihaknya  akan terus memperbaiki infrastuktur yang ada.  

“Apakah kecelakaan yang terjadi terkait langsung dengan pemberlakuaan SSA? Polisi yang bisa jawab,” katanya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Depok, Ajun Komisaris Sutrisno mengatakan bahwa adanya warga yang mengalami kecelakaan di jalur SSA merupakan kejadian kecelakaan yang memang biasa terjadi.  

“Tidak  ada kaitannya dengan pemberlakuan SSA,” ujar Kabag Humas Polres Depok.

 IRSYAN HASYIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Pesta Narkoba di Depok, Polda Metro Jaya Janji Usut Tuntas

9 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 Januari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Polda Metro Jaya Janji Usut Tuntas

Lima anggota polisi pesta narkoba di Depok saat ini menjalani pemeriksaan di Bidang Propam Polda Metro Jaya


Kasus Anggota Polda Metro Jaya Pesta Narkoba di Depok, Orang Tua Pernah Diingatkan Ditresnarkoba Godaannya Besar

10 jam lalu

Kondisi rumah polisi yang gelar pesta narkoba jenis sabu di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kasus Anggota Polda Metro Jaya Pesta Narkoba di Depok, Orang Tua Pernah Diingatkan Ditresnarkoba Godaannya Besar

Empat polisi yang ditangkap disebut sebagai anggota Direktorat Reserse Narkoba (Diresnarkoba) Polda Metro Jaya.


Polisi Pesta Narkoba di Depok Bikin Warga Kampung Palsigunung Waswas

14 jam lalu

Ketua RW 01 di Kelurahan Tugu, Lili Ramli, seusai menceritakan penangkapan lima anggota polisi pesta narkoba, di rumahnya, Rabu malam, 24 April 2024. Pesta narkoba berlangsung di rumah dua anggota polisi di Kampung Palsigunung, RT 007 RW 01, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 19 April 2024. TEMPO/ Ihsan Reliubun
Polisi Pesta Narkoba di Depok Bikin Warga Kampung Palsigunung Waswas

Lili Ramli, Ketua RW 01, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, segera mengumpulkan warganya usai penangkapan 5 polisi yang diduga pesta narkoba


HP Pelajar SMP di Depok Dirampas Saat Pulang Sekolah, Korban Disabet Celurit

1 hari lalu

Ilustrasi penodongan atau perampokan dengan senjata tajam. Shutterstock
HP Pelajar SMP di Depok Dirampas Saat Pulang Sekolah, Korban Disabet Celurit

Pelajar SMP di Depok menjadi korban perampasan HP di Jalan Anggrek 5 RT. 02/04, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok.


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

2 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

2 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Kasus Anggota Polda Metro Jaya Pakai Narkoba, Kompolnas Minta Atasan Langsung Ikut Diperiksa

2 hari lalu

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat di Istana Negara pada Jumat 14 Agustus 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Kasus Anggota Polda Metro Jaya Pakai Narkoba, Kompolnas Minta Atasan Langsung Ikut Diperiksa

Poengky menduga atasan dari empat polisi pesta narkoba tersebut tidak menjalankan pengawasan melekat (waskat) sesuai Peraturan Kapolri.


Kasus Polisi Pesta Narkoba di Depok, Anggota Polres Jaktim Dilepas karena Terbukti Tidak Terlibat

3 hari lalu

Kondisi rumah polisi yang gelar pesta narkoba jenis sabu di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kasus Polisi Pesta Narkoba di Depok, Anggota Polres Jaktim Dilepas karena Terbukti Tidak Terlibat

Satu personel yang ditangkap dalam penggerebekan polisi pesta narkoba di Depok sudah dilepas dan kembali bertugas.


Dua dari 5 Polisi Pesta Narkoba di Depok Adalah Kakak Beradik, Mantan Ketua Karang Taruna

3 hari lalu

Kondisi rumah polisi yang gelar pesta narkoba jenis sabu di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Dua dari 5 Polisi Pesta Narkoba di Depok Adalah Kakak Beradik, Mantan Ketua Karang Taruna

Ketua RW kaget ada penangkapan warganya yang kedapatan pesta narkoba, apalagi anak tokoh masyarakat di wilayahnya.