Rekayasa Arus Lalu Lintas Aksi 299, Polda: Bersifat Situasional

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono saat menjelaskan kenaikan status Firza Husein menjadi tersangka kasus pornografi, di Polda Metro Jaya, 16 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono saat menjelaskan kenaikan status Firza Husein menjadi tersangka kasus pornografi, di Polda Metro Jaya, 16 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan rekayasa arus lalu lintas saat aksi 299 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, 29 September 2017, akan dilakukan secara situasional. "Karena lokasi di depan Gedung DPR/MPR, kita situasional saja," katanya di Polda Metro Jaya, Kamis, 28 September 2017.

    Artinya, kata Argo, pengalihan arus lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. "Misalnya nanti memang harus dilakukan penutupan, ya, ditutup, dan sebaliknya," ucapnya. Dia belum membeberkan seperti apa pengalihan itu.

    Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi 299, yang menuntut menolak Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Organisasi Masyarakat (Perpu Ormas), pada Jumat besok.

    Demonstrasi yang direncanakan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 17.00 itu akan dihadiri sekitar 15 ribu orang. Menurut Argo, aksi itu juga digelar untuk meminta Kepolisian RI tidak mengkriminalisasi ulama.

    Mengingat jumlah peserta aksi 299 cukup banyak, kata Argo, pihaknya akan mengerahkan 20 ribu personel. Selain personel Polda Metro Jaya, pengamanan akan dibantu Brigade Mobil Nusantara 5.000 orang. "Anggota Brimob dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Lampung, dan lainnya," tuturnya.

    ZARA AMELIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.