Soal Mobil Dinas, Ini Alasan Djarot Pilih Sewa Ketimbang Membeli

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan dua Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Semper Barat dan Pluit, Jakarta Utara, 28 September 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti

    Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan dua Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Semper Barat dan Pluit, Jakarta Utara, 28 September 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyarankan apabila ada pemberian fasilitas mobil dinas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu membeli mobil baru. Menurut dia, lebih baik pemerintah menyewa mobil tersebut ketimbang membeli baru, lalu dijual kembali setelah masa jabatan habis.

    “Kalau untuk pembelian mobil baru sebaiknya tidak beli. Sebaiknya, kita leasing (sewa) saja. Saya bersama Pak Sekda (Saefullah) kalau bisa enggak usah beli (mobil dinas). Leasing saja, yang sesuai kita sewa,” ujarnya, di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.

    Baca: Anggaran Fantastis, Djarot Akan Tarik 101 Mobil Dinas DPRD DKI

    Adapun mobil Toyota Altis yang saat ini sudah diberikan kepada 101 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, sudah harus dikembalikan pada akhir Oktober mendatang. Pasalnya, kata Djarot, anggota dewan sudah sepakat untuk mengganti kendaraan dinas dengan tunjangan transportasi dengan tawaran sebesar Rp 21,5 juta per bulan.

    Mobil-mobil yang sudah dikembalikan tersebut nantinya akan dilelang secara terbuka meskipun usia mobil tersebut belum genap lima tahun. Djarot mengatakan tunjangan transportasi tidak bisa diberikan kepada anggota DPRD sebelum mobil-mobil tersebut dikembalikan.

    “Iya, saya sampaikan konsekuensinya adalah kalau mau menerima tunjangan transportasi itu, mobil yang sedang dipakai anggota dewan harus dikembalikan dulu,” katanya.

    Djarot mengatakan sudah memerintahkan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk mengecek kelengkapan dari mobil dinas yang akan dikembalikan. Lelang akan dilakukan lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki penyimpanan yang baik. Sementara, penitipan mobil baru disiapkan di daerah Pulomas, Jakarta Timur.

    “Karena nilai mobil semakin tahun semakin turun, maka saya perintahkan lagi langsung dilelang terbuka. Saya minta mereka kirim surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

    Dengan cara lelang terbuka, Djarot menilai mobil dinas tersebut bisa memberikan penghasilan sendiri buat BPAD DKI Jakarta. “Kecuali kalau kami punya showroom. Namun kami kan bukan showroom mobil. Karena itu, langsung dilelang secara terbukan. Enak kan, tuturnya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.