TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan masih banyak pekerjaan yang belum selesai selama masa kepemimpinannya bersama Basuki Tjahaja Purnama. Setidaknya, ada tiga persoalan pokok yang harus diteruskan pemenang pemilihan kepala derah 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. "Salah satunya masalah kemacetan," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.
Menurut Djarot, selama ini, pihaknya sudah berusaha maksimal menata dan mengelola sistem transportasi publik. Namun masalah kemacetan belum teratasi dengan baik. Sejumlah proyek transportasi massal berbasis rel, seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), sudah dibangun, tapi pekerjaan dipastikan belum rampung hingga Djarot meletakkan jabatannya pada 16 Oktober nanti.
Djarot menambahkan, pemerintah DKI Jakarta saat ini juga tengah berupaya mengintegrasikan sistem transportasi di Ibu Kota. “Sehingga kami harapkan lima tahun ke depan kemacetan Jakarta sudah terurai. Apalagi nanti akan kami pasang ERP (electronic road pricing)," ujarnya.
Baca: Djarot Dilantik Jadi Gubernur DKI Ketiga dalam 5 Tahun Terakhir
Masalah lain yang belum tuntas, kata Djarot, adalah permukiman. Sebab, saat ini masih banyak penduduk yang tinggal di kolong jembatan dan bantaran sungai. Pemerintah DKI Jakarta telah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai alternatif untuk memindahkan mereka. Namun langkah tersebut belum bisa menjangkau semuanya.
Persoalan sampah Ibu Kota juga masih menjadi masalah yang bakal dihadapi pasangan Anies-Sandi. Selama ini, kata Djarot, sampah warga Jakarta bermuara di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan intermediate treatment facility (ITF) sebagai fasilitas pengolahan sampah hingga kini belum tercapai.
Pemerintah DKI baru merencanakan pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara, yang akan dikerjakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD). Selain itu, pemerintah provinsi berencana membangun tempat pengelolaan sampah dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. "Ini kan mau kami mau dorong ke sana," ucapnya.
Di luar itu, Djarot Saiful Hidayat mengatakan penataan kaki lima di Jakarta belum maksimal. Sebab, masih banyak pedagang yang memanfaatkan trotoar untuk nerjualan. Djarot menyebutkan lima tahun saja tidak cukup membenahi semua masalah Ibu Kota. "Dan tentu harus berlanjut untuk 15-20 tahun karena pembangunan Jakarta ini tidak bisa sepotong-sepotong. Termasuk mengintegrasikan pembangunan Jakarta dengan daerah penyangganya," tuturnya.
