Kalah Gugatan Penggusuran Bukit Duri, Kenapa Anies Tidak Banding

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga RT 05 dan 06 RW 12, Bukit Duri, Jakarta Selatan mengais besi sisa bongkahan pembongkaran rumah mereka pada Kamis, 29 September 2016. Tempo/Avit Hidayat

    Warga RT 05 dan 06 RW 12, Bukit Duri, Jakarta Selatan mengais besi sisa bongkahan pembongkaran rumah mereka pada Kamis, 29 September 2016. Tempo/Avit Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan menerima keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan class action warga Bukit Duri kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penggusuran. Majelis hakim menilai, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, pemerintah daerah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

    "Mengenai Bukit Duri, kami menghormati keputusan pengadilan. Kami tidak berencana melakukan banding," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

    Pemprov DKI dinilai telah melawan hukum karena tidak pernah melakukan musyawarah soal ganti rugi kepada warga RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebelum menggusur. Pada 12 Januari 2016, warga setempat digusur paksa untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung dan proyek pembangunan jalan inspeksi di bantaran kali tersebut.

    Baca: Alasan Hakim Menangkan Gugatan Penggusuran Warga Bukit Duri

    Januari lalu, warga Bukit Duri memenangi gugatan melawan pemerintah DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mereka menggugat penerbitan surat peringatan pertama (SP-1) hingga SP-3 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan karena dinilai tidak sah. Hakim memerintahkan pemerintah membayar pokok perkara sebesar Rp 942.600.

    Tak hanya menggugat Pemprov DKI Jakarta, warga Bukit Duri menggugat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC). Selain itu, mereka menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Pemprov DKI Jakarta beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan BPN dituntut membayar kerugian masing-masing sebesar Rp 200 juta kepada 93 warga Bukit Duri yang menggugat. Nominal tersebut berbeda dengan ganti rugi yang dituntut warga Bukit Duri dan kuasa hukum mereka, yang totalnya sebesar Rp 1,78 triliun.

    Setelah mendengar putusan majelis hakim tersebut, Anies berencana menemui warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Anies belum bicara lebih jauh soal penggantian rugi penggusuran. "Kami akan berembuk dengan warga di Bukit Duri," ujar Anies.

    Baca juga: Pak Anies, Pejabat Daerah Tak Bisa Minta Prioritas di Jalan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly

    Glenn Fredly mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu, 8 April 2020 di RS Setia Mitra, Jakarta. Glenn meninggalkan cerita cinta untuk dikenang.