TEMPO.CO, Jakarta - Mantan ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said mengatakan tidak mungkin dua pulau reklamasi yang sudah terbangun harus dibongkar. Sudirman Said mengatakan harus ada kajian mendalam soal Pulau C dan D agar tidak menambah kerugian bagi pemerintah daerah maupun warga DKI Jakarta.
"Siapapun mengatakan tidak mungkin dibongkar. Dibongkar malah akan menimbulkan masalah lingkungan. (Harus) dimanfaatkan, tetapi dimanfaatkannya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Sudirman di Balai Kota Jakarta, Rabu, 1 November 2017.
Baca juga: Jokowi: Saya Sebagai Presiden Tak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi
Sudirman mengatakan baik Anies atau Sandi harus mengecek kembali Keputusan Presidan Nomor 52 Tahun 1995 yang mengatur reklamasi. Selain itu, Sudirman mengatakan bagaimana undang-undang hingga peraturan gubernurnya. Menurut dia, harus ada harmonisasi antar aturan tersebut.
"Sebetulnya kan kalau dilihat Keppres 52 tahun 1995 itu jelas sekali bahwa yang dikerjakan itu sama sekali jauh dari apa yg dirancang di awal," kata Sudirman.
Menurut Sudirman, kata-kata pembangunan pulau baru muncul belakangan ini, sehingga ada yang perlu diluruskan. Karena itu, yang tidak akan dilaksanakan adalah membangun pulau.
"Pulau-pulau yang belum dibangun itu. Itu yang dimaksud dengan tidak akan melanjutkan reklamasi," ujar Sudirman.
Hingga hari ini, Anies pun belum mau bicara banyak soal sikapnya terhadap reklamasi. Anies lebih memilih irit bicara setiap kali awak media menanyakan hal serupa. Ia hanya menjawab belum pernah mengubah visi dan misinya sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
"Anda lihat apa yang kami tulis dalam janji di (situs) Jakarta majubersama, lihat dari salah item dari 23, itu yang jadi pegangan kami," ujar Anies menjelaskan soal reklamasi.
