TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak takut dengan ancaman asosiasi pengusaha, yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan jika pemerintah tidak bisa menunjukkan bukti-bukti adanya praktik prostitusi di Hotel dan Griya Pijat Alexis.
Mereka membandingkannya dengan kebijakan pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang selalu mengeluarkan surat peringatan pertama dan kedua, kemudian disusul dengan tindakan penyegelan.
"Mereka sudah terima, kok. Yang enggak terima, teman-teman yang pada tanya. Mereka (Alexis) terima, kok. Jadi mereka menerima, ya, kami bersyukur, ini saya apresiasi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat, 3 November 2017.
Anies justru mengapresiasi manajemen Alexis yang menerima keputusan dan tidak menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Soal ancaman 1.000 pekerja yang akan menganggur setelah Alexis ditutup, Anies mengatakan hal tersebut bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Soal ancaman ribuan pekerja yang menganggur, kata Anies, seharusnya manajemen Alexis sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk lantaran sudah mengetahui tenggat izin usaha akan berakhir pada Agustus lalu.
Menurut Anies, menolak perpanjangan izin usaha berbeda dengan menutup usaha atau bisnis.
"Berbeda, ya, kalau saya menghentikan usaha. (Tetapi) izinnya habis, tuh. Semuanya harusnya sudah direncanakan oleh pihak perusahaan sesuai dengan masa izin," ucapnya.
Selain itu, Anies menuturkan masih banyak lapangan pekerjaan di Jakarta yang bisa menampung mereka. Selain itu, dia menambahkan, warga Jakarta mana pun bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.
"Manfaatkan fasilitas yang ada di Dinas Tenaga Kerja untuk memiliki keterampilan agar bisa masuk pasar tenaga kerja, untuk semuanya, bukan hanya untuk satu-dua orang," tuturnya menjelaskan soal mantan pegawai Hotel Alexis.
