Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bisa menyampaikan banyak hal terkait rencananya untuk melepaskan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 26,25 persen saham perusahaan bir di PT Delta Djakarta.
Beberapa hari lalu, Anies mengatakan tidak gusar kehilangan pendapatan pajak Rp 30 miliar dari Hotel dan Griya Pijat Alexis yang izin operasinya tidak diperpanjang Pemerintah DKI. Saat itu, Anies mengatakan ingin mendapatkan pendapatan dari hasil kerja halal.
"Yang dimaksud halal itu yang sesuai dengan aturan. Sabar, sabar. Baru dua minggu," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat, 3 November 2017.
Menurut Anies, semua jenis bisnis atau usaha yang sifatnya melanggar itu harus ditindak. Meskipun bisnis atau usaha tersebut memberikan pendapatan atau manfaat lainnya itu menjadi nomor dua.
Jangan sampai, kata Anies, hanya demi mengejar pendapatan maka aturan harus dilanggar. Adapun pegangan Anies adalah peraturan daerah (perda)
"Jangan pelanggaran dibiarkan sekadar untuk mendapatkan pemasukan, karena kalau dilihat nilainya juga enggak besar kok, dibandingkan pemasukan Jakarta secara keseluruhan," ujar Anies.
Menurut Anies, halal dalam pandangan dirinya adalah semua pemasukan daerah yang sesuai dengan peraturan. Apabila dinilai melanggar aturan maka harus ada tindakan yang diambil.
"Dengan sendirinya uangnya tidak kami terima," ujar Anies.
Dalam kampanyenya, Anies menilai tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak mempunyai kepentingan bagi hajat hidup orang banyak. Untuk itu, ia berjanji untuk menjual saham di perusahaan minuman keras tersebut.
Jumlah saham yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,91 persen milik BP IPM Jaya, yang juga berada di bawah naungan pemerintah DKI.
Pemprov DKI sejak 1970 sudah bercokol di perusahaan pemegang lisensi produk dan distribusi beberapa merek bir internasional seperti Anker Bir, Carlsberg, San Miguel dan Stout.
Pada 2015 masalah saham bir mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menetapkan target pendapatan DKI sebesar Rp 1,3 triliun dari retribusi penjualan minuman keras dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015.
Padahal sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang penjualan minuman beralkohol golongan A atau berkadar kurang dari 5 persen di minimarket mulai 16 April 2015.
Ahok saat itu juga ngotot tak mau menjual saham DKI di perusahaan bir tersebut karena saham tersebut dinilai menguntungkan. Kini, Anies Baswedan masih melakukan pengkajian.
