Rumah Berlapis atau Susun, Anies Minta Jangan Terjebak pada Idiom

Reporter:
Editor:

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui warga Bukit Duri di pendopo Balai Kota Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017. TEMPO/Larissa

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui warga Bukit Duri di pendopo Balai Kota Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017. TEMPO/Larissa

    Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta semua pihak untuk tidak terjebak dengan penyebutan rumah berlapis dan rumah susun (rusun).

    "Sebaiknya kita jangan terjebak pada idiom, penamaan," kata Anies di Balai Kota DKI, Selasa, 7 November 2017.

    Anies mengatakan, yang terpenting adalah cara pemanfaatan areal tanah seefisien mungkin agar bisa ditempati warga. Menurut Anies, konsep rumah berlapis itu merupakan bagian dari penataan sebuah kawasan kumuh.

    Kawasan kumuh yang menjadi prioritas untuk dibangun melalui konsep itu adalah Kampung Akuarium dan Bukit Duri.

    Anies mengatakan akan melibatkan warga setempat untuk membuat rancangan dan desain rumahnya. Rembukan, kata dia, harus dilakukan supaya rumah yang terbangun sesuai denan kondisi sosisologis dan potret ekonomi di sana.

    "Sehingga menghasilkan kenyamanan bagi mereka," ujarnya.

    Anies mengatakan, rumah berlapis sama saja dengan rumah susun. Hanya, kata dia, rumah berlapis memiliki intensitas rendah yang tingkatnya tidak lebih dari 8 lantai.

    Setiap warga yang dibuatkan rumah berlapis akan mendapat slot rumah, yang minimal ukurannya sama seperti rumah sebelumnya. Lokasinya juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal semula.

    Konsep peremajaan kampung yang kerap disuarakan Anies adalah tidak merelokasi warga ke tempat yang jauh. Lokasinya tetap berada di tempat yang ditinggali, hanya bangunannya ditinggikan menjadi rumah berlapis.

    Sehingga tanah yang tersisa dari program Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini bisa dimanfaatkan untuk area taman bermain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.