Kecewa UMP DKI 2018, KSPI Akan Cabut Dukungan untuk Anies-Sandi

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan Balai Kota, Senin, 21 November 2016. Para buruh menuntut agar terdapat revisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp3,8 Juta. Tempo/REZA SYAHPUTRA

    Puluhan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan Balai Kota, Senin, 21 November 2016. Para buruh menuntut agar terdapat revisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp3,8 Juta. Tempo/REZA SYAHPUTRA

    TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kecewa dengan nilai upah minimum provinsi atau UMP DKI 2018 yang telah ditetapkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Untuk itu, mereka menggelar konferensi pers guna menyampaikan pernyataan sikap dan rencana unjuk rasa. "Merencanakan aksi 10 November dengan tuntutan cabut mandat Anies-Sandi," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono dalam undangan yang diterima Tempo melalui pesan WhatsApp.

    Konferensi pers itu digelar hari ini, 8 November 2017, di kantor DPP KSPI, Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pukul 12.00. Kahar berujar, konferensi pers dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal dan pemimpin KSPI lain.

    Baca: KSPI Anggap Anies Khianati Kontrak Politik Soal UMP DKI 2018

    Menurut Kahar, unjuk rasa KSPI itu sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Anggota KSPI dari berbagai kota akan datang ke Jakarta. Mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara untuk mencabut dukungan KSPI terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. "Buruh juga akan memberikan gelar Anies-Sandi sebagai bapak upah murah dan gubernur yang paling cepat mengingkari janji," ucapnya.

    Pencabutan dukungan itu merupakan protes buruh terhadap Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Buruh menganggap angka itu tidak sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak yang nilainya mencapai Rp 3,9 juta. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.