Sandiaga Yakin Pengguna Motor Akan Hilang Jika Ada Insentif

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. TEMPO/Larissa

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. TEMPO/Larissa

    Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno membantah anggapan bahwa penghapusan larangan sepeda motor justru akan menggeser masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi massal.

    Menurut Sandiaga, pengguna sepeda motor akan hilang dengan sendirinya apabila pemerintah daerah memberikan insentif bagi pengguna transportasi massal.

    "Kami pastikan akan ada insentif. Nanti kan ada OK Otrip (One Karcis One Trip). Ada insentif dengan pendekatan khusus," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, pada Rabu 8 November 2017.

    Sandiaga menjamin jumlah penumpang Transjakarta dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta akan meningkat dengan sendirinya meskipun sepeda motor bebas melintas di seluruh jalan protokol ibu kota.

    Dengan begitu, Sandiaga mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang akan menghapus Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 yang mengatur pelarangan sepeda motor.

    "Karena itu memang didesain dan kami akan memberikan insentif dan disinsentif yang tepat untuk memastikan para pengguna kendaraan pribadi sekarang termasuk roda dua berpindah ke penggunaan transportasi umum," ujar Sandiaga.

    Sandiaga mengatakan akan memantau pembangunan trotoar selama satu bulan ke depan untuk memastikan kebijakannya sesuai, terutama untuk persiapan Asian Games 2018 sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo.

    Menurut dia, Presiden Jokowi meminta agar pembangunan trotoar sudah rampung sebelum perhelatan olahraga internasional itu digelar.

    Pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin sudah direncanakan oleh Djarot Saiful Hidayat, gubernur sebelumnya.

    Dalam rancangan Djarot, sepeda motor akan dilarang melintas Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin lantaran dianggap menjadi penyebab kemacetan. Namun, Anies justru meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membongkar rancangan lama tersebut dengan mengizinkan sepeda motor bebas melintas di seluruh jalan ibu kota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.