TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi menjawab tudingan para buruh yang menyebutnya telah berbohong dan mengingkari janji saat kampanye. "Kami fokus all out, tidak akan pernah lari dari komitmen kami untuk mennyejahterakan buruh," kata Sandi di Balai Kota DKI, Jumat, 10 November 2017.
Sandi mengatakan, kesejahteraan para buruh harus diangkat dengan meringankan biaya hidup mereka. Sebab, Sandi melihat bahwa perekonomian saat ini sedang lesu dan membuat daya beli masyarakat turun.
Baca : Sandi Perintahkan BUMD Beri Fasilitas Usai Penetapan UMP DKI 2018
Untuk menekan biaya hidup buruh, Sandi mengatakan bahwa pemerintah hadir dengan membuat kebijakan di bidang transportasi dan belanja sehari-hari. Sehingga, ia menyebutkan akan menggratiskan tarif naik Transjakarta kepada buruh, dan memberikan insentif jika mereka berbelanja di pasar milik PD Pasar Jaya dengan harga jauh di bawah eceran pasar tradisional.
"Itu yang akan kami lakukan sebagai bentuk intervensi. Keberpihakan Anies-Sandi untuk rekan-rekan serikat pekerja yang ber-KTP DKI dan tinggal di daerah-daerah terpantau survei yang perlu kami bantu hidup layaknya," ujar Sandi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut Anies-Sandi sebagai pemimpin pembohong karena menetapkan upah yang tak sesuai dengan janji kampanye. Menurut Iqbal, pemimpin DKI tidak pernah memikirkan nasib buruh lantaran upah yang ditetapkan lebih rendah dari Bekasi dan Karawang. Padahal biaya hidup di DKI jauh lebih besar ketimbang dua daerah itu.
Said Iqbal bersama buruh lainnya pun melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI, hari ini yang bertepatan Hari Pahlawan, memprotes kebijakan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ia mendesak pemerintah merevisi penetapan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,6 juta menjadi Rp 3,9 juta. Ia menilai, upah yang layak justru bisa memicu daya beli. "Daya beli bisa naik kalau upah tidak murah," kata dia.
