Senin, 19 Februari 2018

PKS Persoalkan Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi

Reporter:

Friski Riana

Editor:

Jobpie Sugiharto

Selasa, 14 November 2017 23:44 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PKS Persoalkan Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi

    Triwisaksana. Triwisaksana.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Salahuddin Uno, (Anies-Sandi) terus mendorong program yang telah disampaikan dalam kampanye Pilkada DKI 2017.

    Anies-Sandi memasukkan program pemilikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan uang muka atau DP (down payment) Rp 0 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 dengan anggaran Rp 800 miliar. Namun, sejumlah politikus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dari Partai Keadilan Sejahtera, yang notabene pendukung Anies-Sandi dalam pilkada lalu, mempersoalkan program tersebut.

    "Coba berikan kepada kami daftar di mana ada swasta yang bisa memberikan perumahan DP nol rupiah," kata Penasihat Fraksi PKS Triwisaksana di gedung DPRD DKI pada Selasa, 14 November 2017. "Saya yakin tidak ada." 

    Simak pulaJanji Kampanye Anies-Sandi Terancam Mandek 6 Bulan 

    Menurut dia, harga tanah setiap tahunnya selalu tumbuh berkali-kali lipat. Maka lahan di DKI sudah tidak mungkin ada yang seharga Rp 4-5 juta per meter persegi untuk menyokong program Anies-Sandi tersebut. itu terjadi karena pihak swasta berfokus untuk mencari untung.

    Triwisaksana pun menyatakan bahwa program DP nol rupiah akan sulit direalisasikan jika Pemerintah DKI Jakarta tidak menganggarkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD yang ditunjuk, yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya.

    "Mari lindungi BUMD dengan cara kasih PMD."

    Baca: Janji-Janji Kampanye Anies-Sandi Saat Pilkada DKI 2017

    Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Dzinnun segendang sepenarian dengan Triwisaksana. Politikus wanita PKS ini mempertanyakan konsep DP nol rupiah itu terkait dengan kepemilikan rumah atau sewa. Kalau perumahan itu untuk dimiliki oleh masyarakat, secara legal mungkinkah pemerintah daerah menyediakan lahan milik pemerintah DKI untuk masyarakat. 

    Adapun Sekretaris Daerah DKI Saefullah menjelaskan, akan ada beberapa skema untuk  penyediaan rumah dengan DP nol rupiah. Salah satunya melalui Dinas Perumahan DKI atau memberikan peran sebesar-besarnya untuk swasta. Bahkan, menurut dia, PD Pembangunan Sarana Jaya telah menyebutkan ada dua lokasi untuk perumahan dengan program DP nol rupiah.

    Saefullah menuturkan, di tiap lahan yang dijanjikan PT Pembangunan bisa dibangun lima tower yang tiga diantaranya apartemen sedangkan sisanya untuk perumahan murah dengan DP nol rupiah. Tapi, detil penjelasan soal itu lebih baik dijelaskan oleh PT Pembangunan.

    "Mudah-mudahan 2018 terwujud (program perumahan DP nol rupiah)," ujarnya menjelaskan program Anies-Sandi.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    INFO Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi kualitas, potensi, kesimbangan sumber daya hutan dan lingkungan hidup.