TEMPO.CO, Jakarta - Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI mengusulkan pemotongan penyertaan modal daerah (PMD) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah DKI untuk menutup defisit rencana anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Usiulan itu berdasarkan persetujuan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Salahuddin Umno (Anies-Sandi)
"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta untuk lebih profesional lagi dalam mengembangkan bisnisnya, tidak selalu meminta PMD ke Pemprov DKI," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah dalam rapat finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI pada Selasa, 14 November 2017.
Menurut Saefullah, kekurangan anggaran Rp 2,5 triliun bisa didapat dari pemotongan PMD PT Jakpro sebesar Rp 1,249 triliun. Jakpro sebelumnya mengajukan PMD untuk 2018 sebesar Rp 3,3 triliun. Jakpro juga diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja Rp 650 miliar berikut bunganya.
Baca juga: Janji-Janji Kampanye Anies-Sandi saat Pilkada DKI 2017
Ada lima perusahaan daerah yang dipotong PMD-nya menjadi nol, yakni PT Jakarta Tourisindo yang sebelumnya diusulkan mendapat Rp 23 miliar, PD Dharma Jaya Rp 39 miliar, PT Asuransi Bangun Askrida Rp 4,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Jaya Rp 125 miliar, dan PD Pembangunan Sarana Jaya Rp 394 miliar.
"Atas arahan Pak Gubernur di-nol-kan," ujar Saefullah.
Dia menerangkan, dengan pemotongan PMD tadi defisit Rp 2,5 triliun ini bakal diatasi. Dalam rapat dengan DPRD itu, dia pun menyampaikan bahwa berdasarkan ringkasan kesepakatan rencananya total APBD 2018 sebesar Rp 77,050 triliun. Namun, DPRD dan pemerintah belum sepakat nilai KUA-PPAS 2018, yakni pendapatan Rp 75,6 triliun dan pembiayaan Rp 78,1 triliun.
