Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hapus Modal 5 BUMD, Anies-Sandi Disebut Rezim Dendam

Reporter

image-gnews
Anies Disarankan Kurangi Dana untuk BUMD dan Hibah
Anies Disarankan Kurangi Dana untuk BUMD dan Hibah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Santoso mengkritik keras penghapusan penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD oleh Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno (Anies-Sandi).

Menurut dia, penghapusan penyertaan modal hingga nol tidak elok. Politikus Partai Demokrat ini bahkan menegur Anies-Sandi supaya tak mengadakan rezim dendam. "Kelihatan benar ini," kata Santoso di Gedung DPRD DKI, Selasa, 14 November 2017.

Rencana penghapusan PMD dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin Sekda Saefullah berdasarkan arahan Anies dan Sandiaga. Tim Anggaran sebelumnya mengusulkan pemotongan PMD untuk PT Jakpro sebesar Rp 1,249 triliun dan peniadaan PMD untuk lima perusahaan daerah, yakni PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida , PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Penghapusan itu untuk menutup defisit rencana anggaran Rp 2,5 triliun. Total pendapatan dan penerimaan DKI sebelumnya diperkirakan Rp 75,6 triliun, sedangkan total belanja Rp 78,1 triliun.

Baca juga: Faktor Agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Santoso menuturkan, kajian mengenai PMD sudah dilakukan sejak pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 pada Juni 2017. Kajian tersebut menentukan mana PMD yang bisa dikurangi dan mana yang tidak sebab usulan PMD tersebut memiliki payung hukum berupa peraturan daerah dan penugasan dari gubernur sebelumnya.

Untuk penugasan-penugasan, BUMD membutuhkan stimulan stimulan. "Ya, mesti dikasih PMD," ujar Santoso.

Santoso juga menuturkan bahwa dirinya setuju bahwa rencana APBD 2018 hasil campuran kebijakan gubernur yang lalu dan sekarang. Karena gubernur yang lalu mengajukan KUA PPAS 2018, menurut dia, rezim yang baru, yakni Anies-Sandi, kemudian memangkasnya. "Enggak elok."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.


Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Aksi dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Demo ini digelar oleh Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah ormas Islam dan masyarakat Betawi. TEMPO/Melgi Anggia
Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.


Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

18 November 2019

Warga korban gusuran marah ketika petugas Satpol PP membongkar sisa bangunan di Jalan Agung Perkasa 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Lani Diana
Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

Warga bernama Ahmad Dahri menyebut dia dan seluruh korban penggusuran di Sunter sudah memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017.


Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

21 September 2019

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi (kiri Sandi) usai menyerahkan bantuan ambulans secara simbolis kepada warga Jakarta Barat, Jalan Haji Kelik RT/RW 04/08, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 21 September 2019. TEMPO/Lani Diana
Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong agar anggota DPRD DKI segera memilih pengganti dirinya.


Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

2 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar Jawara Kehormatan dari Brigade Jawara Betawi 411 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 4 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

FBR kecewa dengan Anies Baswedan yang belum menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelesatrian Kebudayaan Betawi.


Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

2 Maret 2019

Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana
Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

FBR kecewa karena tidak pernah diajak bicara oleh PKS terkait penentuan cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.


DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

18 Oktober 2018

Gaya kuda-kuda Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada saat berfoto bersama kader Oke Oce di Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2018. FOTO: TEMPO/M Julnis Firmansyah
DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau dikenal OK-OCE akhirnya terbit.


Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

17 Oktober 2018

83 orang petugas Pemprov DKI Jakarta yang diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah, dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

Pegawai DKI eselon ketiga ke atas memiliki standar mutu kerja secara kuantitatif pada setahun Anies Baswedan menjadi gubernur.


Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

17 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

Setahun Anies Baswedan, menegaskan bahwa RPJMD telah mencerminkan janji kampanyenya dalam pilkada 2017.


Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

9 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja program-program unggulan.