Selasa, 11 Desember 2018

Politikus NasDem Goda Lulung yang Akhirnya Teken Rencana APBD DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama semua pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 atau dikenal rencana APBD 2018.

    Anggota Banggar DPRD DKI, Bestari Barus, penandatangan KUA PPAS untuk 2018 itu merupakan sebuah prestasi. "Alhamdulillah lima pimpinan teken semua tahun ini. Prestasi," kata Bestari di DPRD DKI, Selasa, 14 November 2017.
    Baca : Hapus Modal 5 BUMD, Anies-Sandi Disebut Rezim Dendam

    Para pimpinan Banggar DPRD DKI yang hadir adalah Prasetyo Edi Marsudi, Abraham Lunggana alias Lulung, Mohamad Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan.

    Dalam kesempatan itu, Bestari turut meledek Lulung yang jarang menghadiri penadatanganan KUA PPAS sebelumnya dalam satu ruangan bersama gubernur. "Akhirnya ada Pak Lulung di pembahasan Banggar," ujarnya.

    Seluruh anggota Dewan dan pejabat DKI hanya tertawa mendengar celotehan Bestari, khususnya saat politikus Partai NasDem itu menggoda Lulung lagi. "Masih ingat enggak tanda tangannya Pak Lulung?"

    Gubernur Anies bersama pimpinan Banggar DPRD DKI menyepakati nilai KUA PPAS 2018 sebesar Rp 77,1 triliun. Kemudian, Anies akan memberikan pidato penyampaian Rancangan APBD 2018 sebagai tahap kedua pembahasan anggaran. Rencananya, Rabu pagi ini Anies Baswedan juga akan memaparkan visi misi yang belum sempat dilakukan pasca dilantik.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.