1 Bulan Anies-Sandi: PDIP Tolak 4 Kebijakan Gubernur DKI

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin, yang menurut Perda dilarang dilintasi kendaraan beroda dua, di Jakarta, 7 November 2017. Perda tersebut dibuat era Gubernur Ahok. TEMPO/Amston Probel

    Pengendara sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin, yang menurut Perda dilarang dilintasi kendaraan beroda dua, di Jakarta, 7 November 2017. Perda tersebut dibuat era Gubernur Ahok. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Tepat satu bulan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bikin manuver. 

    Partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta itu menyatakan menolak empat kebijakan Anies-Sandi yang dilantik 16 Oktober 2017. PDIP penyokong Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada 2012 dan mencalonkan Ahok-Djarot di Pilkada 2017.

    Empat kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ditolak adalah mencabut pembatasan sepeda motor di kawasan jalan protokol Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, izin operasional Hotel Alexis yang tidak diperpanjang, penataan Pasar Tanah Abang, serta pembentukan RT dan RW di Kampung Akuarium.

    Baca juga: Janji-Janji Kampanye Anies-Sandi Saat Pilkada DKI 2017

    Menurut William Yani, anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, Anies-Sandi harus melaksanakan janji-janji kampanye. Tapi kebijakannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau memayunginya dengan peraturan daerah baru.

    Alasan peraturan perundangan itulah yang membuat PDIP tak sepakat dengan kebijakan Anies-Sandi memangkas pembatasan sepeda motor di Sudirman-Thamrin. "Mengapa kami tak sepakat, karena masih berlaku aturannya," kata William di Gedung DPRD DKI pada Kamis, 16 November 2017.

    Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lintas Lintas Sepeda Motor yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015. Keduanya mengacu kepada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. 

    William menuturkan, meski Anies-Sandi bertujuan baik namun meski melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan. DKI Jakarta merupakan kota megapolitan sehingga perlu tata ruang terpadu dan estetika dalam jangka panjang.

    Soal penutupan Hotel Alexis, dia mencontohkan, meski sudah terbukti ada praktik prostitusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mempekerjakan eks karyawan atau membantu mereka melakukan usaha mandiri. Itu harus dilakukan agar kebijakan terhadap Alexis tidak menambah jumlah pengangguran di Ibukota.

    PDIP mendukung sejak Gubernur DKI Sutiyoso menggusur lokalisasi Kramat Tunggak, Gubernur DKI Fauzi Bowo yang menutup Boker, dan serta Gubernur DKI Ahok menggusur Kalijodo. "Namun kebijalan itu diikuit dengan solusi yang baik dan mulia," ujar William.

    Soal pembentukan RT dan RW di pemukiman warga Kampung Akuarium, PDIP meminta Anies-Sandi mengkaji status tanah dan rencana tata ruang wilayah ke depan. Sedangkan untuk penataan kawasan Pasar Tanah Abang, William meminta Anies-Sandi untuk tidak mengambil alat-alat usaha dan barang dagangan pedagang kaki lima (PKL). "Janganlah disita barangnya, perintahkan saja PKL meninggalkan area yang dilarang."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.