Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

1 Bulan Anies-Sandi: 3 Partai Serang Gubernur DKI Stop Modal BUMD

Reporter

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam acara Coffe Morning yang diadakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, 25 Oktober 2017. Tempo/Ilham fikri
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam acara Coffe Morning yang diadakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, 25 Oktober 2017. Tempo/Ilham fikri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno (Anies-Sandi) menghapus penyertaan modal daerah (PMD) terhadap lima badan usaha milik daerah (BUMD) ditentang oleh sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.

Politikus Partai NasDem Hasan Basri Umar mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies jangan gegabah dalam menentukan kebijakan yang dapat menimbulkan dampak meluas terhadap kepentingan dan kenyamanan warga Jakarta. "Kami memandang perlu adanya kehati-hatian," kata Hasan Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

Lima BUMD yang dibatalkan pemberian PMD adalah PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Pembatalan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Saefullah kemarin setelah berkonsultasi dengan Anies-Sandi. Menurut dia, BUMD diminta lebih profesional dengan tak mengandalkan PMD di tengah defisit anggaran Rp 2,5 triliun.

Menurut Fraksi NasDem, Hasan Basri melanjutkan, kemandirian sangat mungkin terjadi pada BUMD pada sektor perdagangan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok. Meski begitu, keputusan tersebut masih memerlukan kajian mendalam, komprehensif, dan holistik.

Adapun penghapusan PMD untuk BUMD yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak perlu pertimbangan yang sangat matang. Hasan mencontohkan PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya harus tetap 100 persen berada di bawah kontrol pemerintah daerah dalam operasional dan kebijakannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena adanya kontrol pemda untuk menjaga stabilitas harga serta suplai dari kebutuhan pokok masyarakat," ujar Hasan.

Hasan berpendapat, paparannya harus menjadi poin penting bagi Anies-Sandi agar pengalaman tahun sebelumnya tidak terulang. Sedangkan untuk pengelolaan anggaran BUMD harus dipastikan perusahaan tidak mengalami privatisasi.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura, Ruslan Amsyari, juga menuturkan bahwa BUMD yang bertugas menjaga stabilitas harga  harus diberikan subsidi untuk mendongkrak kinerjanya melaksanakan penugasan dari Gubernur DKI.

Adapun William Yani dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan, jangan sampai pemerintahan Anies-Sandi mengabaikan BUMD yang berkaitan dengan stabilitas harga komoditas pangan, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, serta PD Pasar Jaya. "Alokasi dana kepada BUMD untuk menghindari devisit anggaran," ujar William.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

3 hari lalu

Sejumlah pengendara menerobos banjir yang merendam kawasan Daan Mogot, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Intensitas hujan yang tinggi membuat banjir setinggi 10-30 cm yang merendam di kawasan tersebut. TEMPO/Fajar Januarta
Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

Heru Budi mengatakan Proyek Sodetan Ciliwung dapat mengatasi banjir di Jakarta.


Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

16 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

Anies Baswedan sebut pemutusan KJMU di tengah jalan berikan penderitaan, sementara Heru Budi sebut bahwa pemutusan itu didasarkan perubahan mekanisme


Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

18 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

Belakangan beberapa nama mulai dibicarakan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta, walaupun masih jauh waktu pelaksanaannya. Siapa saja?


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

27 hari lalu

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum menuju Gedung MPR di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

Berikut daftar nama yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, ada nama bapak dan anak, Jokowi dan Gibran.


4 Nama yang Santer Dikabarkan Maju Pilgub DKI 2024, Ada Sahroni hingga Ridwan Kamil

27 hari lalu

Seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelesaikan pekerjaannya di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Besaran tukin pegawai ASN di Jakarta tersebut berhubungan dengan perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
4 Nama yang Santer Dikabarkan Maju Pilgub DKI 2024, Ada Sahroni hingga Ridwan Kamil

Berikut sejumlah nama yang santer dikabarkan akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, mulai dari Ridwan Kamil hingga Sahroni.


Ahok Bukan Lagi Komisaris Utama Pertamina, Ini Perjalanan Karier Politiknya

53 hari lalu

Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan Basuki Tjahaja Purnama seusai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di ruang rapat Gubernur, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2012. Bersama Ahok, Jokowi memerintah DKI Jakarta sekitar dua tahun, sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Ahok Bukan Lagi Komisaris Utama Pertamina, Ini Perjalanan Karier Politiknya

Ahok mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk dukung Paslon Ganjar-Mahfud. Ini karier politik Basuki Tjahaja Purnama.


Alasan Rhoma Irama Dukung Anies Baswedan-Cak Imin, Begini Bunyi Deklarasinya

57 hari lalu

Calon presiden Indonesia dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama musisi legendaris Rhoma Irama membacakan Deklarasi dukungan terhadap pasangan AMIN di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. Pada kesempatan tersebut, musisi legendaris Rhoma Irama mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Alasan Rhoma Irama Dukung Anies Baswedan-Cak Imin, Begini Bunyi Deklarasinya

Raja Dangdut Rhoma Irama mendeklarasikan dukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pemilu 2024. Begini bunyi deklarasi selengkapnya.


Mengulik Politik Meja Makan ala Jokowi, Diplomasi Kuliner Tak Sekadar Mengisi Perut

58 hari lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Mengulik Politik Meja Makan ala Jokowi, Diplomasi Kuliner Tak Sekadar Mengisi Perut

Presiden Jokowi tercatat beberapa kali melakukan politik meja makan menjelang Pilpres 2024. Begini politik meja makan ala Jokowi.


Kronologis Kampung Susun Akuarium Sejak Ahok dan Anies Jadi Gubernur DKI, Siapa Penghuninya?

12 Januari 2024

Spanduk Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar terpasang di pagar Kampung Susus Akuarium, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2023. Warga penghuni menurunkan spanduk ajakan untuk memilih pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Imin) yang sebelumnya terpasang di Bangunan utama Kampung Susun Akuarium. Spanduk tersebut hanya menyisakan dibagian pagar luar dan gerbang masuk. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kronologis Kampung Susun Akuarium Sejak Ahok dan Anies Jadi Gubernur DKI, Siapa Penghuninya?

Perbincangan tentang Kampung Susun Akuarium belakangan ramai karena pencopotan baliho dan spanduk AMIN. Begini kisah Kampung Akuarium.