Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga DKI Bisa Mengadu ke Camat, Bukan ke Anies-Sandi Lagi

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima aduan dari seorang pengurus komunitas senam yang meminta pembebasan retribusi senam di Lapangan Monas, Balai Kota Jakarta, Rabu, 1 November 2017. TEMPO/Larissa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima aduan dari seorang pengurus komunitas senam yang meminta pembebasan retribusi senam di Lapangan Monas, Balai Kota Jakarta, Rabu, 1 November 2017. TEMPO/Larissa
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAsisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiyono mengatakan warga Jakarta sudah bisa menyampaikan aduan atau melaporkan masalah ke kantor kecamatannya masing-masing tanpa harus susah payah bertemu dengan Anies-Sandi. Dengan begitu, mereka tak perlu lagi datang ke Balai Kota seperti yang selama ini dilakukan sejak era Gubernur Joko Widodo.

Bambang mengatakan upaya tersebut dilakukan lantaran Gubernur Anies Baswedan tidak ingin menyulitkan warga yang tinggal jauh dari Balai Kota datang untuk mengadu. Selain itu, belum tentu mereka yang datang bisa bertemu langsung dengan gubernur atau wakil gubernur.

"Oleh karena itu Pak Gubernur berpikir kenapa enggak langsung di ujung tombaknya, yaitu kecamatan. Makanya kemarin sudah sepakat sudah dibuat instruksinya," kata Bambang saat dijumpai di ruangannya, Jumat, 17 November 2017.

Setidaknya 44 kecamatan akan membuka layanan pengaduan masyarakat setiap Sabtu mulai dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Keluhan atau laporan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat setempat untuk segera ditindaklanjuti.

Bambang menuturkan sengaja memilih hari Sabtu atau hari libur agar masyarakat bisa dengan bebas meyampaikan keluhannya tanpa mengganggu jam kerja. Dengan begitu, mereka tidak perlu membolos jika ingin menyampaikan keluhannya.

Dengan pengaduan lewat kecamatan, Bambang yakin penanganan akan lebih cepat dilakukan lantaran mereka bisa menjangkau dan menguasai wilayahnya masing-masing. Setiap Ahad, para camat itu sudah harus terjun ke lapangan untuk mengecek langsung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau memang bisa ditangani lurah, maka lurah langsung tangani. Kalau enggak bisa, ya level kecamatan. Kalau enggak bisa level kota, lalu sampai ke dinas. Sehingga tuntas," ujar Bambang.

Hasil temuan itu nantinya akan dibahas dalam rapat rutin yang diadakan setiap Selasa di kantor kecamatan masing-masing. Meski begitu, Bambang mengatakan Balai Kota masih tetap menerima aduan masyarakat.

"Kalau umpama warga yang ingin ke Balai Kota ya tetap ada. Tetap petugas-petugas itu masih ada. Cuma Pak Gubernur ingin warga ini enggak usah terlalu jauh-jauh," ujar Bambang.

Pembukaan layanan aduan tersebut, kata Bambang, akan dievaluasi selama satu bulan. Ia akan melihat animo masyarakat yang datang ke kantor kecamatan dibandingkan yang datang untuk mengadu langsung langsung ke Anies-Sandi. Selain itu, Bambang mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan permintaan warga setempat terkait teknis pengaduan. "Seperti yang pernah juga kami akan lakukan di Jakarta dulu, pelayanan malam hari. Kan pernah ada kan. Itu nanti dilihat dulu evaluasinya, kira-kira kayak apa," ujar Bambang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.


Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Aksi dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Demo ini digelar oleh Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah ormas Islam dan masyarakat Betawi. TEMPO/Melgi Anggia
Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.


Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

18 November 2019

Warga korban gusuran marah ketika petugas Satpol PP membongkar sisa bangunan di Jalan Agung Perkasa 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Lani Diana
Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

Warga bernama Ahmad Dahri menyebut dia dan seluruh korban penggusuran di Sunter sudah memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017.


Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

21 September 2019

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi (kiri Sandi) usai menyerahkan bantuan ambulans secara simbolis kepada warga Jakarta Barat, Jalan Haji Kelik RT/RW 04/08, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 21 September 2019. TEMPO/Lani Diana
Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong agar anggota DPRD DKI segera memilih pengganti dirinya.


Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

2 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar Jawara Kehormatan dari Brigade Jawara Betawi 411 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 4 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

FBR kecewa dengan Anies Baswedan yang belum menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelesatrian Kebudayaan Betawi.


Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

2 Maret 2019

Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana
Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

FBR kecewa karena tidak pernah diajak bicara oleh PKS terkait penentuan cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.


DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

18 Oktober 2018

Gaya kuda-kuda Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada saat berfoto bersama kader Oke Oce di Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2018. FOTO: TEMPO/M Julnis Firmansyah
DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau dikenal OK-OCE akhirnya terbit.


Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

17 Oktober 2018

83 orang petugas Pemprov DKI Jakarta yang diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah, dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

Pegawai DKI eselon ketiga ke atas memiliki standar mutu kerja secara kuantitatif pada setahun Anies Baswedan menjadi gubernur.


Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

17 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

Setahun Anies Baswedan, menegaskan bahwa RPJMD telah mencerminkan janji kampanyenya dalam pilkada 2017.


Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

9 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja program-program unggulan.